SETAHUN Jokowi - Maaruf Amin: Diminta Lebih Dengar Suara Rakyat, Jangan Hanya Sibuk Investasi!
Asep berpendapat, saat ini Jokowi sibuk mengejar target pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini terkesan abai dengan suara rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan negara, seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, ditentukan tanpa partisipasi publik. Ia pun mendorong agar Presiden dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog.
Hal ini ia sampaikan sebagai catatan satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh tepat hari ini.
"Penting betul presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya," kata Asep saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Asep berpendapat, saat ini Jokowi sibuk mengejar target pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi.
Namun, Asep menilai, Jokowi telah salah mengambil jalan ketika justru meminggirkan pelibatan publik.
"Setuju bahwa ekonomi penting, tapi mereka salah jalan, salah paradigma, dan salah kerja mereka (misalnya) membuat UU di bidang perekonomian. Jadi memakai jalan pintas," ujarnya.
Baca juga: FAKTA Cai Changpan, Kabur dari Sel & Bunuh Diri: Punya Usaha, Menikah 4 Kali & Jago Kung Fu
Baca juga: VIRAL Video Warga Sipil Naik Helikopter Polisi di Bintan, Anggota DPR Angkat Bicara
Baca juga: FAKTA Artis RR Pemeran Sinetrong Jendela SMP yang Tertangkap karena Narkoba
Situasi ini kemudian diperburuk dengan sikap DPR yang selalu sepakat dengan pemerintah.
Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi di DPR merupakan partai pendukung pemerintah.
Asep mengatakan, semestinya DPR mampu melahirkan proses kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.
"Sayangnya posisi DPR lemah. Jadi tidak ada kontrol efektif dari DPR sehingga lahir UU yang menuai polemik," kata dia.
Pada akhirnya, pemerintah dan DPR kompak mengabaikan suara publik dalam proses pembentukan undang-undang.
Ia pun mendorong agar DPR memprioritaskan produk legislasi yang memang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.
"Mereka bisa membuat, misalnya, ALMA, aspirative legislation making act. Itu harus dibuat, jadi jelas bahwa mereka memiliki komitmen yang bagus, membuat UU yang aspiratif sehingga masyarakat melihat iktikad baik," ujar Asep.
Baca juga: CARA Obati Asam Urat: Pakai Bahan Alami Ini & Hindari Berbagai Macam Pantang Makanan Asam Urat
Baca juga: Siapa Anang Supriatna, Kepala Kejaksaan yang Menjamu 2 Jenderal Tersangka Red Notice Djoko Tjandra?
