Akhir Tahun Disahkan, Pansus DPRD Pekanbaru Gesa Pembahasan Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembahasan Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru, terus digesa Pansus DPRD Pekanbaru. Bahkan Pansus DPRD sudah melakukan rapat membahas Ranperda ini, dengan sejumlah pihak terkait. Seperti Diskes Pekanbaru, serta sejumlah Ormas terkait, meminta pendapat dan masukan.

Pansus membahas ini dengan Diskes Pekanbaru pada Senin (9/11/2020) lalu di DPRD Pekanbaru. Sementara pembahasan dengan Ormas terkait lainnya, beberapa hari sebelumnya.

"Kita Pansus, juga sudah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemko Bogor dan Kementerian Kesehatan, Rabu pekan lalu," kata Ketua Pansus Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan SPd MH, Senin (16/11/2020) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar diketahui, Pansus Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, fokus pembahasannya penetapan tarif RS Madani, Laboratorium, Puskesmas Kota Pekanbaru. Selain itu juga, fokus untuk etos kerja dan pelayanan kesehatan di Pekanbaru.

Pada kunjungan ke Bogor kemarin, Pansus ingin melihat bagaimana Pemko Bogor melalui rumah sakit pemerintah, melakukan pelayanan terhadap pasien. Apakah pelayanan seimbang dengan biaya yang diterapkan oleh rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Sebab, melalui Ranperda ini, memang ada rencana Pemko Pekanbaru, untuk menaikkan retribusi kesehatan yang berlaku di Kota Pekanbaru.

"Etos kerja dan manajemennya yang ingin kita lihat dalam kunjungan ini. Dan hasil dari pansus ini, akan kita bawa ke Kota Pekanbaru untuk dibahas bersama," terang Politisi PDIP ini.

Sebagai gambaran, pelayanan Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, sudah masuk dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah tersebut, dalam melayani masyarakat sudah mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.

Ruslan meminta agar dengan BLUD yang ada di Puskesmas, pelayanan terhadap pasien harus benar-benar dilakukan dengan maksimal.

"BLUD ini sudah semi bisnis, jangan sampai ditonjolkan bisnisnya. Berbarengan dengan pelayanan tadi, di satu sisi melayani dengan maksimal dan satu lagi mendapatkan keuntungan. Tidak semata mata untuk bisnis," harapnya. (Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).
 

---------------------------------------------------------------

Komisi II DPRD Pekanbaru Minta Dinas Peternakan dan Perikanan Prioritaskan Kegiatan Masyarakat

Hearing Komisi II DPRD Pekanbaru dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Pekanbaru belum lama Ini di ruang rapat Komisi II, membahas beberapa persoalan yang krusial saat ini.

Satu di antaranya, mengenai melaksanakan kegiatan yang harus bersentuhan dengan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Fathullah mengatakan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang menjadi program Distakan Pekanbaru.