Warga Mataram Tak Rela Baliho Habib Riziq Diturunkan: Tidak Mengganggu Ketertiban Umum

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemasangan baliho Habib Rizieq Shihab menjadi masalah di berbagai tempat. 

Banyak baliho imam besar FPI ini diturunkan paksa oleh TNI.

Beberapa hari yang lalu, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman telah menyatakan tegas dirinyalah yang memerintahkan anggota TNI untuk menurunkan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang berada di wilayah Jakarta.

Menyusul pernyataan tegas dari Dudung, polemik seputar penurunan baliho Habib Rizieq kini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Mataram, NTB, warga menolak aparat berwenang menurunkan baliho Habib Rizieq.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/11/2020), baliho Habib Rizieq dinilai warga tidak mengganggu ketertiban umum.

Pernyataan itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Karawang Taliwang, Makmun Moerad.

Moerad secara tegas menyatakan penolakan penurunan baliho Habib Rizieq tidak datang atas nama FPI, melainkan datang dari masyarakat kampung.

"Jadi yang menolak penurunan baliho itu masyarakat secara umum Kampung Taliwang, bukan FPI," kata Makmun saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Makmun menuturkan, baliho Habib Rizieq yang sempat diturunkan oleh pihak kepolisian kini telah kembali terpasang.

"Iya, sekarang sudah dipasang karena ini di kampung saya, dan juga tidak mengganggu ketertiban umum," kata Makmun saat dihubungi, Selasa (24/11/2020).

Makmun lalu menyampaikan keinginannya agar pemerintah serta masyarakat bisa membuat suasana kondusif menjelang ajang pemilihan kepala daerah.

Dalih untuk hindari gesekan

Di sisi lain, Pelaksana tugas Kasat Pol PP Mataram Martawang mengatakan, baliho Habib Rizieq akhirnya kembali dipasang untuk menghindari konflik dengan masyarakat.

"Ketika satgas menurunkan baliho yang di Karang Taliwang, masyarakat meminta petugas untuk memasangnya kembali," kata Martawang saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (23/11/2020).

"Setelah dilakukan dialog maka untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19 serta juga menghindari pergesekan (baliho dipasang kembali)."

Martawang menuturkan, pencopotan baliho tidak hanya ditujukan khusus kepada baliho Habib Rizieq.

Penurunan baliho juga dilakukan untuk seluruh baliho, spanduk, serta umbul-umbul yang tidak memiliki izin.

Kini langkah yang diambil adalah melakukan pendekatan secara persuasif.

"Kami ikhtiarkan melalui pendekatan persuasif mengingat kondisi kita di Mataram menjelang pilkada dan juga kewaspadaan kami pada potensi kerumunan yang berakibat potensial terjadi penularan Covid-19," kata Martawang.

Penurunan baliho diketahui dilakukan oleh Satgas Kota Mataram bersama Polisi dan TNI, Minggu (22/11/2020) sore.

Diketahui, kegiatan penertiban baliho rutin dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mataram melalui satgas keamanan yang didampingi oleh Satpol PP, kepolisian, dan TNI. 

Pangdam Jaya: Memang Dia Siapa?

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya, Mayjen, Dudung Abdurrahman, tanggapi kritikan yang ditujukkan kepada dirinya maupun institusi TNI.

Hal itu menyusul tindakan dari TNI yang ikut turun tangan dalam menertibkan baliho atau spanduk terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Senin (23/11/2020), Dudung menyakini bahwa pihak yang mengkritik jauh lebih sedikit ketimbang yang memberikan apresiasi dan dukungan.

Dudung juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengkritik itu tidak mengetahui secara jelas bagaimana yang sebenarnya terjadi.

"Kritikan itu paling sedikit, yang mendukungnya banyak," ujar Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurrahman

"Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho itu," jelasnya.

Menurutnya, persoalan penurunan baliho Habib Rizieq sudah mulai ditertibkan sejak dua bulan lalu yang dilakukan oleh oleh Satpol PP.

Namun disebutnya bahwa saat itu justru mendapatkan hadangan dari pihak FPI.

Atas dasar itulah dirinya memerintahkan anggotanya untuk membantu Satpol PP maupun pihak kepolisian dalam menertibkan baliho liar Habib Rizieq.

"Penurunan baliho itu sudah dua bulan yang lalu dilakukan. Satpol PP, polisi dan TNI bersama-sama kita lakukan," kata Dudung.

"Kemudian karena yang menurunkannya Satpol PP, kemudian dihadang oleh FPI kemudian didemo suruh masang lagi, emang dia ini siapa, organisasi apa?," tegasnya.

Dudung meminta kepada Satpol PP yang notabene merupakan organisasi pemerintah yang jelas, harusnya tidak perlu takut dengan organisasi masyarakat, termasuk FPI. 

Menurutnya, atas dasar untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, termasuk dirasa sudah diperlukan, TNI akhirnya harusnya turun tangan.

"(Organiasasi) pemerintah yang jelas-jelas Satpol PP kok. Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka," ungkapnya.

"Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan yang membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar," tegas Dudung menutup.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tegaskan Tak Wakili FPI, Tokoh Masyarakat di NTB Tolak Baliho Habib Rizieq Shihab Diturunkan.