Pilkada Serentak 2020 di Riau
Beredar Foto 2 Pria dengan Kaos Paslon dan Tumpukan Uang, Bawaslu Siak Langsung Telusuri
Hari Jumat (4/12/2020) ini Bawaslu Siak telah memanggil kedua orang dimaksud untuk meminta penjelasan mengenai uang dan kaos dukungan ke satu paslon.
Penulis: Mayonal Putra | Editor: CandraDani
lihat foto
Bawaslu akan meminta klarifikasi kebenaran terkait sejumlah uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribuan yang berserak di atas tumpukan baju kaos hitam bertuliskan slogan Siak Rumah Kita tersebut.
"Hari ini kami panggil yang bersangkutan. Kami sudah koordinasikan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bungaraya karena kejadiannya di wilayah itu. Kami minta klarifikasi apakah uang itu benar digunakan untuk kegiatan politik uang atau tidak," kata Ahmad Dardiri.
Menurut Dardiri, jika terbukti sebagai politik uang, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana.
Ancaman hukuman politik uang diatur dalam Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada.
Diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.
Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
"Yang pasti calon yang melakukan praktik 'money politic' itu langsung didiskualifikasi," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Siak, Azmi juga menanggapi pemberitaan dari sejumlah media yang menduga adanya praktik politik uang tersebut. Ia memperkuat Bawaslu untuk memproses hal tersebut.
"Cara kotor itu merusak tatanan politik santun dan bersih di kabupaten Siak, dan ini menciderai mental pemimpin nantinya pasti dia menjadi pemimpin yg semena-mena karena prosesnya udah tidak baik," kata Azmi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman pun mengomentari terkait tersebar luasnya foto tersebut.
Ia mengesalkan kejadian itu, sebab berdampak pada perpolitikan yang jujur dan adil.
Ia meminta kepada penegak hukum segera memproses kebenaran kejadian tersebut.
"Intinya kita serahkan pada tim sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) dari Polres, Kejaksaan maupun Bawaslu untuk memprosesnya, apakah hal tersebut termasuk pelanggaran atau tidak," kata dia. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)
