Anggota DPRD Ini Minta Kenaikan Tunjangan di Tengah Pandemi, Peneliti: DPRD Tak Punya Kepedulian

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tidak sedikit orang yang merasa kesal karena tingkah polah dan prilaku  sebagian wakil rakyat.

Sebab, di tengah keprihatinan ekonomi masyarakat ditambah dampak pendemi covid-19 justru mereka minta menaikkan tunjangan.

Bahkan ada yang menyebutk para wakil rakyat sudah kehilangan rasa sensitive terhadap kondisi masyarakat.

Seperti diviralkan WARTAKOTALIVE.COM, geger di tengah masyarakat karena ada anggota DPRD DKI Jakarta minta kenaikan tunjangan di tengah situasi ekonomi tak menentu karena pandemi corona.

Kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang diperoleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Artinya, setiap anggota Dewan bisa mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.

Namun, berbagai pihak mengkritik rencana tersebut.

Pasalnya, himpitan ekonomi kini dirasakan warga Ibu Kota akibat pandemi Covid-19.

Berikut enam alasan mengapa gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI seharusnya tak dinaikkan berdasarkan kritikan berbagai pihak.

1. Bentuk penyalahgunaan wewenang

Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan, usulan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Anggota Dewan dinilai memanfaatkan kewenangan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi sekaligus memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius kepada Kompas.com, pada Kamis (3/12/2020).