Ini Tuntutan Papua Merdeka, Forum Satu Bangsa Desak Indonesia Lakukan Diplomasi Internasional
Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan
lihat foto
TRIBUNPEKABARU.COM -- Tuntutan Papua Merdeka, Forum Satu Bangsa desak Pemerintah Indonesia lakukan diplomasi internasional.
Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi yang terjadi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.
"Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan," kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Video: Polisi Benarkan Amankan Artis IBS Terkait Narkoba
Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional.
"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," tuturnya.
Peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa Indonesia.
Pemerintah, kata Hery, juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi.
Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Dikatakan Hery, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru.
Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan.
Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional.
"Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua," ujar Hery.
Dilanjutkan pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut.
Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.
