Pindah Komisi, Ribka Tjiptaning Tertawa: Lucu Saja, Dokter Bergaul Sama Minyak & Listrik

TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan,  Ribka Tjiptaning mengaku belum pernah pindah Komisi selama 17 tahun menjabat sebagai wakil rakyat. 

Ribka mengatakan 17 tahun tersebut dihabiskannya di Komisi IX DPR RI, Komisi yang membindani masalah kesehatan.

Ribka juga 10 tahun diantaranya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. 

"Aku belum pernah pindah komisi, baru sekarang. Lamanya di Komisi IX sudah 17 tahun, 10 tahun jadi Ketua Komisi IX," ujar Ribka, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/1/2021). 

Namun, kini Ribka telah dirotasi ke Komisi VII oleh Fraksi PDI Perjuangan. 

Komisi VII DPR membidangi masalah energi dan migas.

Hal ini terjadi setelah Ribka secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19 dalam beberapa kali rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Baca juga: Masih Ingat Kisah Istri Hamili Suami, Kini Mereka Sudah Melahirkan Bayi Mungil, Begini Kabar Mereka

Baca juga: SPESIFIKASI POCOPHONE M3: Jadwal Peluncuran & Keunggulan Poco M3

Baca juga: Pengakuan Agus Aputra, Tak Tahan Tiap Malam Dihantui Arwah Wanita yang Dicekik Hingga Tewas

Ribka sendiri mengaku merasa lucu dan tertawa menanggapi rotasi yang dilakukan kepada dirinya. 

Sebab, kini dirinya yang berlatarbelakang dokter harus mengurus permasalahan terkait minyak dan listrik. 

"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik. (Jadi) Ketawa sendiri," jelasnya. 

Disinggung mengenai akankah latar belakangnya sebagai dokter menjadi penghambat kerjanya di Komisi VII, Ribka membantahnya. 

"Tidak sih," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII, setelah dirinya lantang menolak divaksin Covid-19 buatan Sinovac. 

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews.com, pada Senin (18/1/2021) malam. 

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.