Techno
Khawatir Disalahgunakan untuk Kendalikan Orang Banyak, PBB Kritisi Keberadaan Media Sosial
Sekjen PBB, Antonio Guterres menilai bahwa media sosial memanfaatkan wewenangnya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan sendiri.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) menyoroti besarnya kekuatan media sosial terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk soal penutupan dan penangguhan akun milik mantan Presiden AS, Donald Trump beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menilai bahwa media sosial seperti Facebook dan Twitter memanfaatkan wewenangnya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan.
Oleh karena itu, Guterres mengatakan, perlu ada aturan yang jelas dan komprehensif agar segala upaya yang diambil oleh perusahaan media sosial merujuk pada hukum yang berlaku.
"Harus ada kerangka peraturan untuk mengatur hal-hal seperti itu agar dilakukan sesuai dengan hukum," kata Guterres seperti dikutip KompasTekno dari Reuters, Senin (1/2/2021).
Baca juga: Terungkap Cara Aplikasi Mengumpulkan Data Pengguna Ponsel, Sebaiknya Anda Mulai Hati-hati
Beberapa waktu lalu, sejumlah media sosial membatasi akun Trump karena konten unggahannya dinilai berpotensi memantik kekerasan dan melanggar ketentuan penggunaan.
Langkah awal dimulai oleh Twitter yang mengunci akun Trump selama 12 jam setelah meminta Trump menghapus tiga twit yang dinilai menghasut kerusuhan di gedung parlemen AS Capitol, Washington DC, pada 6 Januari 2021 lalu.
Menurut CEO sekaligus pendiri Twitter Inc, Jack Dorsey, penangguhan akun milik Trump adalah keputusan yang tepat.
Tak lama berselang, Facebook pun turut menangguhkan akun Trump di jejaringnya, berikut Instagram, selama 24 jam.
Menyusul Twitter dan Facebook, YouTube juga mengambil langkah yang sama.
Baca juga: Bagi Pemilik Ponsel Android Jika Ada Terima Pesan di WhatsApp Seperti Ini Jangan DiKlik, Waspada
Anak perusahaan Google itu kembali memperpanjang penangguhan kanal Donald Trump hingga waktu yang belum ditentukan.
Menurut Guterres, jika terus dibiarkan, maka perusahaan media sosial akan selalu berkuasa dan menentukan kebijakan mereka sendiri karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
"Kita tidak bisa hidup dalam kondisi di mana kita sering menjumpai banyak kekuasaan yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan," ungkap Guterres.
"Saya sangat khawatir dengan kekuatan yang sudah mereka miliki (perusahaan media sosial)," lanjutnya.
