Tegas, KKB Telah Nyata-nyata Mengganggu, Berbuat Pidana, Inilah yang akan Dilakukan Pemerintah

TRIBUNPEKANBARU.COM- Tegas. Pemerintah mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua nyata-nyata telah mengganggu keamanan dan ketertiban mayarakat.

Maka Pemerintah tidak akan berkompromi pada kelompok kriminal tersebut. Tahun 2021 ini saja KKB sudah melakukan berbagai tindakan kriminalitas.

Menggangu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Sampai mengancam keamanan aparatur pemerintah kabupaten.

• Pelaku Teror Di Intan Jaya Terungkap, Ternyata Remaja Rekrutan KKB OPM

• KEJAM! KKB Kembali Berulah, Tukang Ojek Dikeroyok Hingga Tewas

• KKB Papua Kesetanan, Tikam Tukang Ojek Tanpa Alasan yang Jelas

Maka dengan tindakan yang sudah dilakukan KKB tersebut, inilah yang dilakukan pemerintah.

Seperti yang dikatakan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.

Pemerintah tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Provinsi Papua.

Dia pun menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat di Papua.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

"Pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," lanjutnya.

Jaleswari menjelaskan, sejak awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pad 8 Februari 2021.

Hal ini menyebabkan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

Merujuk hal tersebut, dia meminta aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.

• KKB Papua Kembali Beraksi, Seorang Tukang Ojek Tewas Ditikam

• Berkedok TPNPB, KKB OPM Tak Lagi Fokus Berjuang, Malah Sering Merampok Dan Peras Warga Papua

• Sumber Dana KKB OPM Terungkap, Mereka Gunakan Uang Pemerintah Untuk Beli Senjata Dan Peluru

Jaleswari menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

"Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire," katanya.

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," lanjut Jaleswari.

Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Sementara itu, peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.

Jaleswari menambahkan, Provinsi Papua adalah wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

"Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," tutur Jaleswari.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," tambahnya.

Sementara itu diberitakan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan tak kondusif.

• Sumber Dana KKB OPM Terungkap, Mereka Gunakan Uang Pemerintah Untuk Beli Senjata Dan Peluru

• Tanpa Sebab, KKB OPM Kembali Tembak Warga Sipil, Intan Jaya Papua Masih Mencekam

Kondisi keamanan itu membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tak berada di kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku telah bertemu dengan Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Natalis mengaku merasa tidak aman berada di Distrik Sugapa.

"Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir," kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Paulus mengatakan, KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni.

Aparat keamanan, kata Paulus, akan berusaha sekuat tenaga membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif.

• Bupati Tak Berani ke Kantor Lagi, KKB Papua Kembali Tembak Warga Sipil, Situasi Siaga

• Ceritakan Kengerian KKB, Bupati Intan Jaya: Wakapolda Naik Pesawat Saja Ditembak, Itu di Kota Lho

Paulus pun berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu," kata Paulus.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Istana: Pemerintah Tak Akan Berkompromi dengan KKB di Papua

• Ngeri, Anggota KKB Tembak Warga dari Jarak Dekat, Hidung Tembus ke Bahu, Istri Teriak Histeris

• Terkuak, Ternyata Segini Kekuatan KKB di Intan Jaya dan Jumlah Senjata yang Mereka Miliki