Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sudah 4 Kali Hearing Soal Sampah, DLHK Tetap Ngotot Sistem Tender, Ada Apa?

Komisi IV DPRD Pekanbaru hingga kini, masih konsisten dalam memberikan rekomendasi pengelolaan sampah menggunakan sistem swakelola.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru hingga kini, masih konsisten dalam memberikan rekomendasi pengelolaan sampah menggunakan sistem swakelola.

Bahkan Komisi yang membidangi masalah kebersihan kota ini, sudah empat kali menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Pekanbaru, untuk meyakinkan keuntungan jika pengelolaan sampah diswakelolakan.

Namun hingga Rabu kemarin, dalam hearing terakhir dengan DLHK, Plt Raja Marzuki tetap menyampaikan ke Komisi IV, bahwa pengelolaan sampah memakai sistem tender, yang kini masih diproses di LPSE Pekanbaru.

"Sampai sekarang, kita di Komisi IV belum ngerti, kenapa DLHK tetap ngotot pakai pihak ketiga, sistem tender," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla, Jumat (12/3/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih mengherankan lagi, kata Politisi PAN ini, DLHK juga belum bisa merincikan peruntukan anggaran pengelolaan sampah, yang semula dianggarkan Rp 45 miliar untuk 12 bulan menjadi Rp 43 miliar untuk 9 bulan selama tahun 2021 ini.

"Kita masih belum dapat apa yang menjadi dasar perhitungan mereka. Yang kita ingin minta, belum bisa disampaikan. Bahkan mereka (DLHK) belum bisa mendatangkan konsultan ya ke DPRD," akunya.

Seperti diketahui, selama proses lelang pengelolaan sampah, Pemko Pekanbaru telah melakukan bongkar pasang pejabat utama teknis di lingkungan DLHK Pekanbaru.

Mulai dari Kepala DLHK Agus Pramono, Plh DLHK Azhar, Plh DLHK Azwan hingga Plt DLHK Raja Marzuki.

"Marzuki selaku Plt Kadis, tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kita dari Komisi IV tetap pada posisi semula, yaitu meminta pengelolaan sampah di swakelolakan," tegas Roni.

Kenapa harus swakelola?
Dijelaskan Roni lagi, alasan swakelola lebih irit biayanya. Dengan anggaran Rp 43 miliar selama 9 bulan melalui lelang, swakelola melalui Kecamatan dan Kelurahan hanya membutuhkan anggaran Rp 22,5 miliar.

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved