Pengembangan Pasar Cik Puan Pekanbaru Bakal Gandeng Pihak Ketiga, Ada Catatan dari Anggota DPRD Riau

Namun Gubernur Riau hanya menyetujui sembilan aset dan satu di antaranya Pasar Cik Puan.

"Ada beberapa mungkin nanti digunakan pemerintah provinsi, nantinya tetap di provinsi," jelasnya.

Pemerintah kota juga mengatakan ada juga tujuh bangunan aset yang diserahkan ke pemerintah kota.

Ia menyebut bahwa ada rencana penandatanganan serah terima aset pada 30 April 2021 nanti.

"Nantinya akan ditandatangani berita acara serah terima aset, nantinya sudah final usai penandatanganan tersebut," ulasnya.

Dewan Dukung Pemprov Serahkan Aset Pasar Cik Puan ke Pemko, Tapi Jangan Ada Pihak Ketiga

Setelah lama terbengkalai dan tidak terurus, Pasar Cik Puan kembali dibicarakan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menyerahkan aset tanah pemprov yang menjadi tempat didirikannya Pasar Cik Puan ke Pemko Pekanbaru. 

Menurutnya hal ini merupakan titik terang agar pasar tersebut dapat segera dikelola setelah sekian lama terbengkalai.

"Ini positif ya, akhirnya bisa dikerjakan. Selama ini kan tanah punya pemprov Riau sementara bangunannya punya Pemko. Ini ada titik temunya," ujar Husaimi Hamidi kepada Tribunpekanbaru.com pada Rabu (28/4/2021).

Namun Husaimi memberi catatan ke Pemko Pekanbaru agar pembangunan dan  pengelolaan pasar nantinya tetap dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dengan menggunakan APBD tanpa menggunakan pihak ketiga. 

Menurutnya jika menggunakan pihak ketiga, orientasi akan sepenuhnya bisnis dan biaya sewa menjadi mahal yang justru memberatkan pedagang. 

"Kalau menggunakan pihak ketiga nanti itukan bisnis, nanti kasihan pedagangnya,"ujar Husaimi. 

Ia menyebut Pasar Cik Puan harus memberikan kemudahan kepada para pedagang yang selama ini sudah berjualan disana. 

"Kita ingin pedagang kita terbantu, kalau pihak ketiga murni bisnis nanti. Harga kiosnya tinggi, demo lagi nanti," jelas Husaimi.