Amerika Memang Sesuka Hatinya, 60.000 Tentara Khusus Mereka Lakukan Tugas Rahasia di Berbagai Negara
Amerika Serikat ternyata langgar undang-undag internasional, karena telah lama menempatkan puluhan ribu tentara di berbagai negara untuk tugas rahasia
TRIBUNPEKANBARU.COM - Dunia sudah tahu dan bukan sebuah rahasia lagi kalau Amerika Serikat sangat suka mencampuri urusan negara lain.
Bahkan Militer Amerika Serikat (AS) mengoperasikan 60.000 tentara rahasia yang kuat tanpa pengawasan Kongres.
Pengoperasian mereka menghabiskan setidaknya $ 900 juta setiap tahunnya.
Laporan mengejutkan ini dirilis majalah berita ternama AS, Newsweek. Sputniknews mengutip kabar itu, Selasa (18/5/2021) WIB.
Laporan itu menurut Newsweek dipublikasikan setelah melalui penyelidikan selama dua tahun.
Puluhan ribu tentara yang bertugas secara rahasia itu terlibat operasi di dalam maupun di luar negeri.
Jika keberadaannya dikonfirmasi, akan melanggar banyak undang-undang AS, serta Konvensi Jenewa tentang aturan konflik bersenjata.
Laporan majalah tersebut, dikatakan didasarkan pada lusinan permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi, analisis terhadap 1.600 resume dan posting pekerjaan, serta wawancara dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya.
Hasilnya menunjukkan tentara rahasia ini melakukan operasi di semua wilayah AS dan luar negeri, baik secara online dan offline, dan tugasnya termasuk mengalahkan teknologi yang semakin kompleks.
Lebih dari setengah pasukan dikatakan terdiri dari pasukan operasi khusus yang beroperasi di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Pakistan, Yaman, negara-negara di Afrika Barat, dan bahkan Korea Utara dan Iran.
Spesialis intelijen yang terlibat dalam pengumpulan informasi, kontra-intelijen, dan ahli bahasa dilaporkan merupakan kontingen terbesar kedua.
Personel lain merupakan tentara siber yang terlibat dalam perang siber dan pengumpulan intelijen, dan bahkan dilaporkan bekerja untuk memanipulasi media sosial.
Ini praktik ilegal yang telah berulang kali dituduhkan oleh AS ke negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Iran.
Program ini disebut-sebut sebagai "pengurangan tanda tangan", dan diperkirakan 10 kali lebih besar dari divisi operasi klandestin CIA.
Sekitar 130 perusahaan dikatakan terlibat, dengan hampir satu miliar dolar uang pembayar pajak dihabiskan untuk pembuatan dokumen palsu, pembayaran tagihan dan pajak, dan pembangunan identitas palsu yang kompleks.
