Seginilah Jumlah Utang Indonesia, Jika Asumsi 1 Warga Indonesia Menanggung Utang Rp 23,75 Juta
Penerimaan negara saat ini sebesar Rp 726 triliun per Mei 2021 sedangkan belanja negara mencapai Rp 945 jadi defisit APBN sebesar Rp 219 triliun per a
Di awal masa jabatannya sebagai Presiden RI, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat masih di level 24,7 persen.
Kini angkanya sudah naik menjadi 40,94 persen.
Sementara, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus optimistis dan berpikiran positif.
Utang Indonesia saat ini mencapai Rp 8.670,66 triliun, terdiri dari utang pemerintah Rp 6.527 triliun perakhir April 2020 dan utang BUMN yang mencapai Rp 2.24,37 triliun per kuartal IV 2020.
"Tidak bisa dipungkiri jika Indonesia menghadapi masa-masa sulit sejak wabah Covid-19 melanda. Seperti negara lain, Indonesia harus merasakan terpuruknya sektor ekonomi dan kesehatan. Bahkan kondisinya bisa semakin memburuk," tutur LaNyalla seperti dikutip dari laman Instagram DPD RI.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut membuat Indonesia harus menghadapi fase negara berutang sangat tinggi.
Menurutnya, banyak pihak khawatir utang yang tinggi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan permasalahan lain seperti sosial dan politik.
"Memang kondisi ini bisa jadi preseden buruk sepanjang tahun ini. Namun, kita harus tetap optimistis dapat keluar dari masalah ini. Pemerintah sedang menggenjot iklim investasi dan menumbuhkan industri. Jadi, kita masih punya harapan besar melalui program pemulihan ekonomi nasional," katanya.
LaNyalla juga berharap usaha tersebut dapat didukung pemerintah daerah dengan melakukan inovasi pengembangan potensi-potensi sumber ekonomi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan bergerak bersama.
"Inovasi sangat dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena, pemerintah perlu mendapatkan solusi untuk memecahkan defisit anggaran, dan harus kita ikhtiarkan tanpa harus membebani masyarakat," katanya.
Diingatkan BPK
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintah Presiden Joko Widodo tahun lalu, termasuk penggunaan APBN 2020.
Lembaga auditor itu menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir. Kekhawatiran lainnya, yakni rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus meningkat.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna berujar, utang pemerintah semakin jor-joran akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-nilai-tukar-rupiah-terhadap-dollar-as.jpg)