Taliban Janjikan Pembentukan Pemerintahan Resmi, dan Meninggalkan Bisnis Opium
Taliban meyakinkan duni ainternasional jika mereka akan fokus membentuk pemerintahan Afghanistan.
Penulis: Firmauli Sihaloho | Editor: Ilham Yafiz
TRIBUNPEKANBARU.COM - Taliban meyakinkan duni ainternasional jika mereka akan fokus membentuk pemerintahan Afghanistan.
Taliban juga mengaku akan memenuhi hak-hak warga negara mereka termasuk kaum perempuan.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dikutip dari Rusia Today membuat banyak klaim dalam konferensi pers hari Selasa.
Ia mengatakan bahwa Taliban fokus pada pembentukan pemerintahan di Afghanistan, akan mematuhi hak-hak perempuan dan telah "mengampuni" musuh masa perang.
"Kami memiliki semua perbatasan di bawah kendali," kata Mujahid kepada wartawan pada konferensi media pertama di Kabul sejak pengambilalihan oleh Taliban.
Dia berjanji bahwa pemerintah "serius" sedang dibentuk dan akan diumumkan setelah selesai.
Di tengah kekacauan yang sedang berlangsung di Afghanistan karena AS telah berjuang untuk mengeluarkan sekutu militernya dari negara itu.
Mujahid mengatakan musuh-musuh Taliban telah diampuni.
"Kami telah memaafkan semua orang untuk kepentingan stabilitas atau perdamaian di Afghanistan," katanya.
Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa mereka yang telah meninggal dalam beberapa hari terakhir karena Taliban telah merebut kembali tanah, bertanggung jawab penuh atas kematian mereka.
"Mereka yang nyawanya hilang karena berperang melawan musuh, ini adalah kesalahan mereka sendiri. Kami menaklukkan seluruh negeri dalam hitungan hari," katanya.
Terlepas dari sentimen ini, Mujahid meyakinkan bahwa penerjemah dan sekutu militer AS tidak akan diinterogasi atau “diperlakukan dengan balas dendam.”
“Tidak ada yang akan mengetuk pintu mereka dan bertanya kepada mereka untuk siapa mereka bekerja,” katanya, seraya menambahkan bahwa banyak warga Afghanistan yang lebih muda adalah aset yang harus tetap ada di negara itu.
Mujahid tidak memberikan terlalu banyak rincian tentang pembentukan pemerintahan baru.
Ia mengungkapkan bagaimana beberapa masalah akan ditangani, termasuk kebebasan pers.
