Breaking News:

Konflik Lahan di Desa Rantau Kasih Kampar, Tim DLHK Riau Selasa Turun ke Lokasi, Ini yang Dicari

Tim dari DLHK Riau akan turun ke lapangan untuk penanganan konflik Lahan di Desa Rantau Kasih Kampar.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
Istimewa
Tim dari DLHK Riau akan turun ke lapangan untuk penanganan konflik Lahan di Desa Rantau Kasih Kampar. FOTO: Warga Rantau Kasih, Kampar, mengelilingi alat berat PT. NWR yang mereka khawatirkan bakal merusak kebun sawit mereka. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau akan turun ke lapangan untuk penanganan konflik Lahan di Desa Rantau Kasih Kampar.

Tim DLHK Riau akan melakukan verifikasi dan pendataan secara langsung ke lapangan.

Verifikasi ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas persoalan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat desa Rantau Kasih dengan PT Nusa Wana Raya (NWR).

"Selasa besok kami turun ke sana (desa rantau kasih) untuk melakukan inventarisasi, klarifikasi dan identifikasi kegiatan perkebunan dikawasan hutan oleh masyarakat tersebut," kata Kepala DLHK Riau, Ma'mun Murod melalui Kasi Penegakan Hukum (Gakum) DLHK Riau, Agus Suryoko, Minggu (29/8/2021).

Selain itu, pihaknya juga akan mengambil data-data siapa yang melakukan kegiatan perkebunan di desa tersebut dan sudah berapa lama mereka mengelola perkebunan tersebut.

"Kita akan minta data kependudukan warga setempat, siapa saja yang menguasai lahan disana, karena sesuai undang-undangkan minimal 5 tahun berdomisili dan menguasai perkebunan itu dan maksimal luasnya hanya 5 hektare per KK, data itu lah yang kita butuhkan untuk kita input," sebutnya.

Setelah seluruh data dan hasil verifikasi serta klarifikasi terkumpul, pihaknya kemudian melakukan telaah.

Selanjutnya hasil telaah yang disertai dengan data-data di lapangan tersebut dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Jakarta.

"Setelah itu baru nanti diputuskan oleh pemerintah pusat seperti apa mekanisme penyelesaiannya," katanya.

Saat disinggung apakah nantinya ada opsi pemutihan atau pelepasan dari kawasan hutan (enclave), Agus mengaku semua tergantung hasil kajian dan telaah yang dilakukan oleh tim dari KLHK.

"Kita lihat hasil telaah tim dari pusat nanti seperti apa, karena semuanya masih berposes, keputusan nanti tetap dari kementerian LHK. Karena kegiatan itukan berlangsung sebelum undang-undang cipta kerja disahkan," katanya.

Sebelumnya, seratusan warga menduduki areal konflik. Mereka menginap di lokasi dan membubarkan diri di hari kelima pada Sabtu (21/8/2021).

Mereka bersedia meninggalkan lokasi setelah pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Camat Kampat Kiri Hilir pada hari itu.

Pertemuan mediasi itu menyepakati segala aktivitas di kedua belah pihak dihentikan. Perusahaan menarik alat beratnya dan warga meninggalkan lokasi. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono).

Berita Riau lainnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved