WHO Minta Vaksin Booster Ditunda, Kemenkes Indonesia Tetap Lanjut: Nakes Prioritas!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia sedang memproses penyuntikkan vaksin ketiga atau vaksin booster.

Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan himbauan.

WHO meminta negara-negara untuk menunda suntikan booster vaksin Covid-19.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, data tentang manfaat dan keamanan suntikan booster vaksin Covid-19 masih belum meyakinkan.

"Ketika beberapa negara mampu untuk memiliki booster dan yang lain bahkan tidak memvaksinasi dosis pertama dan kedua, itu adalah masalah moral," kata dia mengutip Reuters, Rabu (25/8/2021),

Meskipun demikian, sejumlah negara termasuk Indonesia sudah memulai pemberian vaksin booster.

Terutama untuk para tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19.

Baca juga: Ini yang Sebenarnya Terjadi Soal Kakek Pasrah Nikahi ODGJ, Sang Istri Ternyata Korban Pencabulan

Baca juga: Nissa Sabyan Tiba-tiba Muncul ke Publik dengan Wajah Penuh Perban, Ada Apa? Tulis Semangat Terus

Penjelasan Kemenkes

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi dosis booster bagi tenaga kesehatan (nakes) tetap akan berjalan.

Pihaknya beralasan bahwa pemberian booster ini sebagai perlindungan untuk nakes yang memiliki risiko tinggi terpapar virus corona.

"Kalau nakes sudah dikaji dari awal, karena kondisis darurat dan perlindungan untuk garda terdepan. Tetapi (vaksin booster) tidak bisa untuk masyarakat luas karena uji klinis dan publikasi belum ada," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: UPDATE CPNS 2021: Cek Daftar Kementerian dan Lembaga yang Umumkan Jadwal SKD CPNS 2021

Baca juga: PREDIKSI Formasi Wolves vs Manchester United Malam Ini: Ronaldo Tak Main?

Rencana Menkes

Diberitakan Kompas.com, Rabu (25/8/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 tambahan atau booster pada awal tahun 2022.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari (2021) sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu.

Ditanggung BPJS Kesehatan

Menkes berencana bahwa pemerintah akan menanggung biaya vaksin booster bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara, selebihnya membayar secara mandiri.

"Yang akan dibayari negara, kemungkinan besar hanya yang PBI saja, sedangkan yang lainnya karena toh biaya tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema umum, bisa melalui beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," ujarnya.

Biaya penyuntikan booster itu diperkirakan mulai dari Rp 100-150 ribu satu kali suntik, sesuai biaya yang dimiliki masyarakat.

Terkait imbauan WHO, Budi mengatakan bahwa itu hanya masalah etis saja. Sementara, secara klinis, menurut pihaknya sudah terbukti melindungi dari efek paparan Covid-19.

"WHO tidak menganjurkan, bukan karena clinical, tapi karena masalah ethical-nya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin baru sekitar 30 juta yang mendapat akses suntik kedua," katanya.

Alasan menunda

WHO bekerja sama dengan Kelompok Ahli Penasehat Strategis (SAGE) untuk meninjau bukti terkait kebutuhan dan waktu penggunaan dosis vaksin tambahan.

Melansir laman resmi WHO, (10/8/2012) pemakaian dosis booster untuk Covid-19, harus didukung oleh bukti tentang berkurangnya efektivitas vaksin, khususnya penurunan perlindungan terhadap penyakit parah pada populasi umum atau populasi berisiko tinggi, atau karena varian yang beredar.

Sampai saat ini, bukti tersebut masih terbatas dan tidak meyakinkan untuk menggunakan booster untuk masyarakat luas.

WHO secara hati-hati memantau situasi dan akan terus bekerja sama dengan negara-negara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk rekomendasi kebijakan.

( Tribunpekanbaru.com )