Breaking News:

Pelecehan Mahasiswi UNRI

Walau Tersangka, Unri Beri Alasan Belum Bisa Nonaktifkan Dekan Fisip, Hak Korban Ikut Dijamin

Pihak Unri melalui Prof Dr Sujianto MSi menyatakan belum bisa menonaktifkan dekan Fisip meski statusnya tersangka karena ikuti aturan yang ada.

Penulis: Alex | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru/Alex
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Riau, Prof Dr Sujianto MSi saat berikan keterangan pers di aula Rektorat Universitas Riau, Selasa (23/11/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -Pihak Universitas Riau memastikan belum mengambil tindakan terkait penetapan Syafri Harto sebagai tersangka pelecehan seksual.

Pihak Unri menyebutkan alasannya adalah karena mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sekaligus Permenrisekdikti nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Unri yang mengacu pada instrumen yuridis.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Riau, Prof Dr Sujianto MSi mengatakan, pihaknya tidak bisa bertindak di luar aturan yang berlaku.

Rektor Unri selaku pihak yang memiliki kewenangan juga tidak bisa mengambil sikap diluar ketentuan.

"Kalau belum ditahan kami belum bisa non aktifkan, itu sudah aturan. Kecuali kalau sudah ditahan. Sebagaimana aturan yang berlaku, pegawai bisa diberhentikan jika diangkat sebagai pegawai negara lain, diangkat sebagai komisaris dan ditahan, kalau tidak, rektor belum bisa mengambil keputusan untuk menonaktifkan," kata Sujianto dalam konferensi pers di aula Rektorat Unri, Selasa (23/11/2021).

Ditanya terkait peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai, yang bisa membuat pegawai diberhentikan karena kesalahan, dikatakannya dalam aturan itu juga dijelaskan ada tingkatan saksi di dalam aturan tersebut.

"Dalam aturan itu terdapat saksi berat, sanksi sedang, dan saksi ringan. Apakah itu termasuk kesalahan kategori berat? Itu perlu dilakukan kajian terlebih dulu. Kita tidak bisa serta merta anggap itu berat. Harus dilakukan kajian," ujarnya.

Ditanya tentang beberapa kasus sebelumnya, dimana pihak berwenang di kampus bisa mengambil tindakan ketika pegawainya bermasalah hukum, dikatakannya hal itu tidak bisa disamakan, karena ketika itu aturan belum berlaku.

"Peraturan dulu dan sekarang beda. Kita harus ikuti aturan kalau kita salah ambil aturan maka yang kena kita. Karena aturan ini sudah mengikat, maka kita tidak bisa semena-mena," imbuhnya.

Hak Korban Dijamin Pihak Unri

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved