Anti Kritik, Taliban Tangkap Profesor Afganistan yang Berkata 'Pedas' pada Pemerintah

Profesor itu telah mengunggah di Twitter pada Sabtu (8/1/2022) dari akun Twitter resminya, @JalalFaizullah, untuk mencela fakta bahwa akun tersebut mengaku-ngaku sebagai dirinya.

Istri Faizullah Jalal, Massouda mencalonkan diri melawan mantan Presiden Hamid Karzai pada 2004 sebagai kandidat wanita pertama Afghanistan untuk presiden, mengunggah di Facebook bahwa suaminya ditangkap oleh pasukan Taliban dan ditahan di lokasi yang tidak diketahui.

"Dr Jalal telah berjuang dan berbicara untuk keadilan dan kepentingan nasional dalam semua kegiatannya yang berkaitan dengan hak asasi manusia," katanya.

TOLO TV, stasiun terbesar Afghanistan di mana Faizallah Jalal sering menjadi komentator, menggunggah di Twitter bahwa Jalal ditangkap "dilaporkan karena membuat tuduhan terhadap departemen pemerintah," menurut sumber keamanan.

Kebebasan berbicara

Amnesty International mengutuk penangkapan dosen tersebut, “karena menggunakan kebebasan berekspresi dan mengkritik Taliban”. Kelompok hak asasi manusia itu pun menyerukan pembebasannya segera dan tanpa syarat untuk Jalal.

Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia untuk Human Rights Watch, bereaksi terhadap berita penangkapan itu dalam sebuah tweet yang mengatakan: “Karena di dunia Taliban Anda tidak punya hak untuk mengeluh atau mengkritik. Rezim otoriter yang represif tidak membiarkan perbedaan pendapat.”

Dalam sebuah kicauan Minggu (9/1/2022) pagi, putri Jalal, Hasina Jalal, memohon pembebasan ayahnya. "Saya meminta Taliban untuk segera membebaskan ayah saya," katanya.

Taliban telah membentuk kabinet yang semuanya laki-laki yang seluruhnya terdiri dari anggota kelompok tersebut, dan hampir secara eksklusif terdiri dari etnis Pashtun.

Mereka semakin membatasi hak perempuan untuk bepergian, bekerja dan belajar, memicu kecaman internasional yang luas.

Sanksi yang dipimpin AS terhadap pemerintah Taliban telah menghentikan bantuan internasional yang sangat dibutuhkan ke Afghanistan, yang menghadapi krisis kemanusiaan yang besar.

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa 90 persen dari 38 juta penduduk negara itu sangat membutuhkan bantuan.

Penangkapan lebih lanjut dapat memperumit upaya bantuan kemanusiaan, karena memperkuat kekhawatiran bahwa Taliban memberlakukan aturan keras dan represif, sama seperti pemerintahan terakhir mereka 1996-2001.(*)

(Tribunpekanbaru.com)