Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Usai Fatwa Haram NU dan Muhammadiyah, Kini Kripto Dilarang oleh OJK, Waspada Skema Ponzi

Usai NU dan Muhammadiyah menerbitkan fatwa haram Kripto, kini giliran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersikap.

Editor: Ilham Yafiz
unsplash @Kanchanara
Ilustrasi cryptocurrency. 

Namun di lain sisi fatwa ini kemungkinan akan ada perubahan.

Hal ini diungkapkan secara tertulis oleh Anggota Divisi Kajian Ekonomi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mukhlis Rahmanto.

Dirinya menilai mata uang kripto kemungkinan besar ke depan akan mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi.

Selain itu Mukhlis juga menilai banyak pengamat juga akan memprediksi fenomena kripto ini akan menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan.

“Hemat pandangan pribadi saya, ke depan bisa saja terjadi perubahan fatwa tentang cryptocurrency baik sebagai instrumen investasi maupun alat tukar, jika misalkan beberapa persyaratan pentingnya bisa terpenuhi,” jelas Mukhlis.

Mukhis juga menambahkan fatwa haram yang muncul ini dipandang dari dua sisi yaitu sebagai instrumen investasi dan alat tukar.

Mata uang kripto saat menjadi instrumen investasi hukumnya dinilai haram karena tidak ada aset dasar yang mengakibatkan pergerakan liar.

Mukhlis mencontohkan banyak investor yang tiba-tiba menjadi milyarder namun tidak sedikit juga yang tiba-tiba malah menjadi miskin melarat sehingga sifat ketidakpastian dan perjudian dianggap begitu kentara.

Tanggapan Analis

Dikutip dari Kontan.co.id, Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.

Ibrahim menilai mata uang kripto saat sebagai alat pembayaran bertentangan dengan undang-undang.

“Saya mengapresiasi atas keluarnya fatwa yang mengharamkan bitcoin sebagai alat bayar karena sampai saat ini penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan undang-undang.”

“Adapun undang-undang yang bertentangan adalah pasal 23 B UUD 1945 pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang,” ucap Ibrahim pada Kamis (20/1/2022).

Sementara terkait pernyataan PP Muhammadiyah yang mengharamkan kripto sebagai investasi, Ibrahim mengatakan sampai saat ini kripto masih menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Hanya saja selama ini antusiasme masyarakat Indonesia pada kripto begitu tinggi.

Ibrahim memproyeksikan investor bitcoin di 2022 bisa mencapai 10-11 juta investor.

( Tribunpekanbaru.com )

SUMBER: https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-tegas-larang-lembaga-jasa-keuangan-fasilitasi-kripto
dan
https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/21/setelah-nu-kini-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-cryptocurrency-atau-mata-uang-kripto

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved