KPK Dalami Aliran Dana Dari Penyuap Bupati Kuansing Nonaktif Rp1,2 Miliar Ke Kepala Kanwil BPN Riau

Tak percaya begitu saja, ketua majelis hakim, Dahlan, mempertanyakan pengakuan dari Frank Wijaya itu. Jika memang pinjaman, apakah ada surat perjanjian atau tidak.

''Jadi itu Rp500 juta pinjaman ya, ada dibuat tidak itu perpanjian pinjaman sebesar Rp500 juta. Besar itu, kalau tidak ada surat perjanjian, hangus itu duit,'' pancing hakim.

Namun Frank tetap saja dengan dalihnya, jika uang itu merupakan uang pinjaman bagi Andi Putra.

Hakim lantas mengingatkan, agar saksi jujur dalam memberikan keterangan. Karena sebelumnya, saksi juga telah disumpah.

Terkait keterangan saksi Frank Wijaya itu, ditanggapi JPU Meyer Volmar Simanjuntak. Dibeberkannya, uang yang diberikan kepada Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra, dilakukan secara bertahap oleh pihak PT AA.

Dimana ada permintaan sebesar Rp1,5 miliar. Terlebih memang diwajibkan rekomendasi dari sang Bupati.

"Sehingga diminta Rp1,5 miliar, tapi baru diberi Rp500 juta. Setelah itu pihak perusahaan meminta rekomendasi dimaksud, tetapi berlarut-larut karena belum dipenuhi Rp1,5 miliar," ucap Meyer.

Sampai akhirnya, pihak perusahaan lewat Sudarso, hendak memberikan lagi Rp250 juta kepada Bupati, dan akan dilunasi seterusnya. Namun saat uang sebesar Rp250 juta akan diserahkan, Sudarso keburu ditangkap tim KPK.

Meyer pun menyangsikan keterangan saksi Frank Wijaya, yang tak mengakui adanya pemberian uang Rp500 juta kepada Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra, sebagai uang untuk memperlancar perpanjangan izin HGU.

"Kalau kita lihat (saat persidangan) keterangan dia (Frank, red) sendiri yang agak berbeda dengan yang lain. Makanya tadi saya ingatkan agar memberikan keterangan apa adanya, bahkan bukti chat sudah ditunjukkan. Itu bukan pinjaman, jelas bahasanya," tegas Meyer.

"Bahasanya, kita sudah pernah kasih 500, yang sekarang, kita kasih lagi 100 atau 200 lagi aja dulu. Dari situ kan bisa disimpulkan. Sudah dikasi barang bukti masih mengelak, sementara keterangan (saksi) yang lain sesuai," imbuhnya.

Mencuatnya dugaan suap ini berawal ketika PT AA sedang mengajukan perpanjangan HGU.

Dimana kegiatan usaha dimulai pada 2019 dan akan berakhir di tahun 2024. Maka salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan terletak di Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.