Buruknya Sistem Drainase Kota Tembilahan, Pemkab Didorong Membuat Perda Pengelolaan Sistem Drainase

Ferry sapaan akrabnya, siap mendukung penganggaran penanggulangan banjir pasang dan hujan apabila pemerintah daerah sudah membuat perencanaan dan penganggarannya.

“Untuk hal – hal yang berkenaan dengan masyarakat tidak mungkin kita menghalang-halangi. Kita meminta Pemerintah untuk membuat perencanaan secara masif dan terstruktur untuk menangani persoalan banjir ini,” tegas Ferryandi.

Politisi Golkar ini juga meyakini, persoalan banjir ini tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan bagaimana membuat drainase perkotaan yang mestinya secara teknik diketahui oleh dinas terkait tersebut diatas.

“Harus dihitung dulu siklus hujan maksimum dikurang 10 tahun bahkan ada 20 tahun hitung ke belakang berapa luas. Setelah didapat berapa volume air kali baru bisa kita menentukan berapa debit saluran di mana saluran primer di mana saluran sekunder di mana saluran tersiernya dan kita tahu berapa luas penampang saluran yang mesti kita buat dan berapa debit alirannya sehingga bisa menyelesaikan banjir ini “ jelas Ferry.

Ditambahkannya, kalau melihat berapa ruas – ruas parit – parit adalah saluran primer pada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai ke sungai beringin yang notabene memang sudah terbentuk sejak awal nenek moyang dulu.

Selain itu, dibeberkan Ferry, terdapat juga persoalan dapur rumah masyarakat yang banyak menyambung dengan badan sungai, badan parit dengan kondisi drainase yang ditutup untuk kepentingan pribadi.

“Sehingga tidak ada lobang – lobang untuk kontrolnya, di Sumatera Barat bisa kok mereka membuat pengendalian banjir yang luar biasa, kenapa kita tidak bisa? kalau tidak bisa dana kabupaten kan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lainnya,” pungkasnya.(Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).