Big Data Dasar Pemilu Ditunda, PKB: Big Data PKB Enggak Terlalu Big, Beda dengan Punya Luhut

TRIBUNPEKANBARU.COM - Soal Big Data yang dijadikan dasar penundaan Pemilu 2024, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid angkat bicara.

Dia mengaku pihaknya masih mempelajari soal analisis big data.

Sebab, selama ini big data jarang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan politik.

Menurut dia, penggunaan big data lebih kerap digunakan untuk kebutuhan di luar politik, misalnya bisnis, pariwisata dan kesehatan.

Namun belakangan, rupanya big data juga penting digunakan sebagai referensi untuk menentukan keputusan politik.

"Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi. Nah, big data PKB enggak terlalu big mungkin ya. Tapi, kan belum ada asosiasi big data," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ia juga menambahkan bahwa big data yang digunakan PKB berbeda dengan big data yang digunakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tentu beda (dengan Luhut). Masa sama. Kalau sama, satu kantor dong. Ya beda," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia berharap, agar Luhut juga dapat menjelaskan kepada PKB terkait big data miliknya. Sebab, kata dia, big data itu kelak juga bisa digunakan sebagai referensi bagi PKB untuk melihat usulan penundaan pemilu.

"Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya. Supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memunculkan wacana penundaan pemilu. Menurut dia, usulan tentang penundaan pemilu 2024 didukung oleh banyak pihak, terutama para warganet di media sosial (medsos).

Klaim tersebut mengacu pada analisis big data perbincangan di medsos.

Menurut Cak Imin, dari 100 juta subyek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persennya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.

Belakangan, Luhut juga mengeklaim memiliki data aspirasi masyarakat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.