Sorot Penggunaan Dana Sampah Di DLHK Pekanbaru, Komisi IV DPRD Surati BPK RI, Minta Polisi Lidik

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi IV DPRD Pekanbaru segera menyurati BPK RI Perwakilan Riau, ikhwal pembelanjaan anggaran sampah, di Kota Pekanbaru tahun 2021.

Sebab, legislator merasa curiga dengan penggunaan anggaran, yang bersumber dari APBD Pekanbaru tersebut.

Apalagi dengan pengelolaan sampah yang semakin buruk tiap hari, ditambah lagi DLHK Pekanbaru tertutup dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran.

"Suratnya sudah kita siapkan, tinggal melayangkan saja. Kita lakukan ini semata-mata agar anggaran pengelolaan sampah di DLHK di audit," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH, Rabu (30/3/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca juga: Komisi IV DPRD Pekanbaru Kunlap ke Tumpukan Sampah dan Pool PT GTJ, Temukan Hal Mengejutkan

Audit yang diharapkan Komisi IV DPRD terhadap DLHK Pekanbaru yakni, audit khusus terhadap anggaran persampahan di tahun 2021.

Termasuk memeriksa anggaran yang sedang berjalan di triwulan pertama tahun 2022 ini.

"Tidak hanya BPK, tapi juga aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, kita juga berharap melakukan penyelidikan (lidik). Sebab, anggaran yang dikucurkan dengan kondisi persampahan saat ini, tidak singkron," tambahnya.

Hal yang sama juga diharapkan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan.

Menurut informasi, anggaran pengelolaan sampah tahun 2022 ini, sudah diposkan sebanyak Rp 80 miliar lebih.

Namun melihat kinerja pengelolaan sampah yang diserahkan ke pihak ketiga, nampaknya seperti main-main.

DLHK Pekanbaru selaku OPD yang bertanggung jawab, terkesan tutup mata dan ada permainan oknum di dalamnya.

"Ini bisa kita nilai, karena DLHK Pekanbaru setiap kita undang rapat, tak pernah hadir. Sudah 5 kali kita undang, tidak ada kabar apapun. Ada apa dengan DLHK ini," tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Komisi IV DPRD mengharapkan, agar DLHK Pekanbaru bisa mempertanggung jawabkan keuangan yang sudah digunakan.

"Hal ini juga sudah kami buktikan dengan turun lapangan Selasa kemarin. Beberapa titik di Kota Pekanbaru, masih dipenuhi tumpukan sampah. DLHK sepertinya lepas tangan dengan kerja pihak ketiga," tambahnya.

Dia berharap, dengan adanya audit dan penyelidikan Kepolisian terhadap keuangan anggaran sampah di DLHK Pekanbaru nanti, bisa mengubah Kota Pekanbaru ini menjadi bersih lagi.

Tidak seperti sekarang, banyak dipenuhi titik tumpukan sampah.

"Kontrak kerjanya juga harus diubah. Karena isi kontraknya, mengangkut sampah dari sumber sampah ke trans depo (pengumpulan sampah) menggunakan mobil pick up dan becak motor. Makanya kita tak heran banyak TPS ilegal dan tumpukan sampah," sebutnya. (Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).