Harapan DPRD Pekanbaru Kepada Dishub, Tingkatkan Layanan Parkir dan Realisasikan Penindakan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berbagai persoalan parkir di Kota Pekanbaru, secara marathon kini sudah diperbaiki Dishub Pekanbaru.

Mulai dari menertibkan juru parkir (Jukir) liar, pemberian sanksi, hingga memastikan uang pemasukan bagi PAD dari parkir.

Meski beberapa titik parkir di Kota Pekanbaru sudah ditangani pihak ketiga, serta masih ada yang manual, namun Komisi II DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja, tetap memberikan masukan.

Terutama yang menjadi keresahan warga, terkait masih adanya Jukir musiman dan insidentil, yang selalu beroperasi di Kota Pekanbaru.

Terutama di hari dan malam libur. Mereka dipastikan memungut uang parkir ke masyarakat, tanpa menyetor ke kas daerah.

Selanjutnya, memastikan semua Jukir, harus dilengkapi atribut resmi, kartu identitas dan karcis parkir.

"Sebenar apa yang sudah dilakukan Dishub belakangan ini, sudah ada perubahan dari yang sebelumnya. Namun kita harapkan, jangan setengah-setengah. Harus secara keseluruhan, sehingga masyarakat nyaman," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE, Jumat (27/5/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Dapot Sinaga menjelaskan, diakui atau tidak, saat ini masih banyak Jukir ilegal yang beroperasi di sejumlah titik.

Termasuk Jukir tanpa atribut, yang tetap memungut uang parkir.

Bahkan beberapa di antaranya, ada jukir yang memungut lebih dari regulasi Pemko Pekanbaru, roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000.

Meski sudah ada yang ditangkap, namun sanksi yang diberikan, tidak menimbulkan efek jera.

Sehingga beberapa saat kemudian, masih ada lagi Jukir yang nekat beraksi.

"Teori atau konsep yang dibuat Dishub, jangan di atas meja saja. Tapi memang laksanakan di lapangan. Ini kan sudah lama kita sarankan. Tapi realisasinya tidak komprehensif," sebutnya.

Agar persoalan parkir ini tidak dikeluhkan masyarakat lagi, Dishub benar-benar menjalankan tagline yang sudah dibuat, pelanggan itu dijemput dan pulang diantar.

Artinya, Dishub benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, dan betul-betul melakukan penindakan di lapangan.