Lima Perusahaan Rekanan yang Kerjakan Proyek Jalan Pemprov Diputus Kontraknya, Ini Penyebabnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah dilakukan evaluasi saat hearing bersama Komisi IV DPRD Riau dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Riau, membahas progres program kegiatan sepanjang tahun 2022 ini.

Diketahui ada lima perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek jalan di Pemerintah Provinsi Riau diputus kontraknya.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto, ia mengatakan salah satu yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu, terkait proyek kegiatan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR Riau, kata Sugeng, ada lima kontraktor yang diputus kontrak kerjasamanya karena dinilai wanprestasi.

"Dari pemaparan tadi dijelaskan, ada lima kontraktor yang dinilai wanpretasi, kemudian diputus kontrak oleh Dinas. Kelima rekanan ini mengerjakan proyek jalan dan infrastruktur lainnya, mereka tidak disiplin dan tidak mampu mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati," ujar Sugeng Pranoto.

Alasan pemutusan kontrak ini, kata Sugeng, juga berdasarkan laporan anggota dewan yang mengawasi langsung pembangunan infrastruktur jalan.

Banyak temuan yang dinilainya tidak sesuai dengan kesepakatan, termasuk juga soal waktu pengerjaan yang molor dari target.

"Berdasarkan aduan dari teman-teman, memang ke lima kontraktor ini sudah masuk dalam daftar hitam. Nah, kita apreasiasi langkah Pemprov Riau mengambil langkah tegas memutus kontrak. Ke depannya kita minta ini tidak terjadi lagi,"ujarnya.

Menurut Sugeng, ke depannya, saat memilih rekanan, Pemprov Riau harus betul-betul memperhatikan kontraktor yang kompeten dan disiplin dengan waktu.

"Apalagi yang menyangkut kegiatan pembangunan infrastruktur. Tidak boleh asal-asalan, harus dipilih yang mampu merealisasikan pembangunan 100 persen dengan tepat waktu,"ujar Sugeng.(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)