BRGM dan Pemkot Dumai Tandatangani MoU Restorasi Gambut dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove

TRIBUNPEKANBARU.COM - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor Pusat BRGM, Selasa (14/6/2022).

Prosesi penandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari dan Wali Kota Dumai Paisal itu bertujuan untuk memperkuat efektivitas, peran, penyelenggaraan, serta pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove antara BRGM dan Pemkot Dumai.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BRGM Hartono menyambut baik terhadap penandatanganan MoU antara pihaknya dengan Pemkot Dumai.

“Saya sangat gembira dengan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), terutama kehadiran Bapak Wali Kota Dumai Paisal saat ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunpekanbaru.com, Rabu (15/6/2022).

Melalui penandatanganan tersebut, Hartono menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

Untuk itu, kata dia, masyarakat harus diberikan pemahaman, serta fasilitas agar nantinya memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ekosistem gambut maupun mangrove.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Dumai Paisal memberikan apresiasi terhadap peran BRGM dalam melakukan restorasi dan rehabilitasi di wilayahnya.

 “Wilayah gambut dan mangrove yang ada di Dumai cukup luas. Kami ucapkan terima kasih kepada BRGM untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi di wilayah kami,” ujarnya.

Pernyataan tersebut Paisal sampaikan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pusat BRGM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta jajarannya.

Menurut dia, restorasi dan rehabilitasi gambut atau mangrove akan terasa dampaknya ketika masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga hal ini.

Oleh karenanya, Paisal menyepakati bahwa kerja sama Pemkot Dumai dan BRGM harus disegerakan.

“Meski saat ini masih ada kendala dalam pembinaan kelompok masyarakat. Nantinya, akan ada pelatihan, serta pemberdayaan kepada masyarakat gambut dan mangrove,” ucapnya.

Paisal menjelaskan, Pemkot Dumai telah memberikan anggaran khusus kepada kelompok di sektor pertanian maupun perikanan.

Selain itu, sebut dia, aspek peningkatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian Pemkot Dumai.

Untuk mewujudkannya, Pemkot Dumai melibatkan pihak-pihak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), swasta serta pihak-pihak yang bergelut di sektor dunia usaha seperti kepala dinas (kadin). Hal ini supaya produk yang dihasilkan oleh masyarakat bisa bersaing di pasaran.

“Kami berharap bapak kepala badan (kabag) terus melanjutkan komitmen restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dengan adanya kerja sama ini,” imbuh Paisal.

Ia juga berharap agar pihak terkait bisa memberikan stimulan ataupun bantuan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Hal ini supaya menjadi motivasi Pemkot Dumai untuk melanjutkan perjuangan merawat lingkungan.

BRGM prioritaskan Dumai

Dumai menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi kedua di Riau. Oleh karena itu, BRGM memprioritaskan kota ini untuk restorasi dan rehabilitasi mangrove.

Untuk diketahui, Dumai memiliki luas mencapai 206.000 hektar (ha), dua pertiga di antaranya adalah lahan gambut.

BRGM telah melakukan kegiatan restorasi gambut di Dumai dengan membangun sumur bor 50 unit, sekat kanal 121 unit, serta kegiatan revegetasi 65 ha, dan pemberian bantuan revitalisasi ekonomi sebanyak 19 paket.

Sementara itu, BRGM telah melakukan rehabilitasi fisik mangrove seluas 6.320 ha di Riau.

Riau sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah gambut dan mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Namun sayangnya, karhutla di Riau masih sering terjadi. Luas karhutla di Riau pada 2021 mencapai 8.970 ha.

Untuk melindungi Riau dari karhutla, BRGM telah melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sejak dari lama.

Pada periode pertama badan restorasi itu terbentuk, BRGM telah melakukan kegiatan pembaruan gambut berupa pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (IPG).

Pembangunan IPG yang dimaksud, seperti sumur bor 1.125 unit, sekat kanal 1.509 unit, kegiatan revegetasi 175 ha, dan pemberian bantuan revitalisasi ekonomi sebanyak 169 paket.