Pemprov Riau Sambut Hangat Kehadiran Panja Komisi IX DPR RI, Bahas Penguatan Layanan JKN di Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemprov Riau sampaikan masukan strategis terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI.
• Wakil Ketua Komisi IX, M. Yahya Zaini, menegaskan pentingnya pengawasan JKN tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan.
• Pertemuan ini menegaskan sinergi antara DPR RI dan Pemprov Riau dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut hangat kedatangan Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI dalam pertemuan strategis yang digelar di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Kamis (20/11/2025). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Riau untuk menyampaikan berbagai masukan konstruktif terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Panja Komisi IX dalam menghimpun masukan dari daerah untuk Pembahasan Panja Pengawasan JKN Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. 

Baca juga: TPP Dipotong 30 Persen, ASN Pemprov Riau: Kalau Bisa Jangan, Itu yang Ditunggu Setiap Bulan

Baca juga: Bahas UMP 2026, Pemprov Riau Segera Bersidang dengan Dewan Pengupahan 

Melalui kunjungan ini, DPR RI ingin memastikan bahwa pelaksanaan JKN di daerah berjalan optimal serta mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara nyata.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menyampaikan bahwa pengawasan JKN tidak boleh berhenti pada evaluasi administratif semata. 

Menurutnya, DPR RI perlu melihat langsung kondisi di lapangan agar setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Pengawasan JKN harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas layanan, ketersediaan fasilitas kesehatan, hingga kepastian bahwa masyarakat mendapatkan manfaat secara nyata. Masukan dari daerah seperti Riau akan menjadi landasan penting bagi kami dalam memperbaiki regulasi dan memperkuat sistem kesehatan nasional,” tegas Yahya.

Ia juga menegaskan komitmen Komisi IX untuk terus mendorong pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

“Tidak boleh ada masyarakat yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan hanya karena letak geografis atau fasilitas yang belum memadai. Negara wajib hadir memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Riau melalui Asisten II Setdaprov, Helmi D, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Panja Komisi IX.

Ia menilai pertemuan ini sebagai langkah nyata pemerintah pusat dalam mendengar langsung suara daerah.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran Panja Komisi IX DPR RI. Melalui forum ini, kami dapat menyampaikan berbagai persoalan faktual di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, hingga kebutuhan peningkatan layanan bagi masyarakat,” ujar Helmi.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik setiap tahunnya.

Pertemuan ini ditutup dengan sesi diskusi mendalam antara DPR RI, Pemprov Riau, dan para pemangku kepentingan daerah.

Kehadiran Panja Komisi IX tidak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga simbol kolaborasi kuat antara pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adv/Smg)