Mantan Ketua DPRD Riau Suparman Bantah Hektare Kode Uang Suap, Bersaksi di Sidang Korupsi Eks Gubri

"Saat itu saudara istilahkan dengan 50 sampai 60 hektare. Ini kan jadi berkaitan. Ada sebut hal itu? tanya JPU. Hal itu dibantah oleh Suparman. "Tidak ada" jawabnya.

Begitu juga soal tim informal yang menunjuk dirinya sebagai Ketua, kata Suparman, tim tersebut tidak berjalan dan akhirnya bubar.

"Tidak ada output apapun," ucapnya.

JPU memperdengarkan rekaman pembicaraan Annas Maamun dan Suparman.

Di sana Suparman menginformasikan kalau penandatanganan MoU KUA PPAS 2015 tidak ada masalah lagi, sekaligus dirinya izin berangkat ke Rokan Hulu untuk menghadiri pelantikan anggota dewan di sana.

"Memang ada masalah apa sebelumnya hingga melapor dan mengatakan sudah tidak ada masalah lagi?" pancing JPU.

Suparman mengaku, yang dia sampaikan bukan masalah pembahasan tapi lebih kepada prosesnya yang tidak ada masalah lagi.

Hal itu diketahui Suparman dari sejumlah anggota Banggar hingga dirinya melapor ke Annas Mamun, dan APBD akan disahkan.

Sementara Johar Firdaus menjelaskan terkait uang yang diterimanya. Menurut Johar Firdaus dia menerima uang Rp150 juta.

Dia keukeuh kalau uang itu untuk operasional pembentukan Riau Pesisir.

"Saat itu saya berasosiasi uang itu untuk operasional dana Riau Pesisir," ucapnya.

"Apa Pak Kir tak sampaikan titipan terkait APBD? tanya JPU lagi.

"Rasa saya tak ada. Memang (kami) ada kegiatan melakanakan mubes dari lima kabupaten/kota," ucap Johar.

Uang Rp150 juta itu tetap diterima Johar Firdaus.

"Memang dikasih tapi tetap sampai sekarang itu tidak katakan uang untuk pembahasan APBD tapi Riau Pesisir," tuturnya.