Kisruh LAM Riau, Kubu Syahril Kecewa Pemprov Ambil Gedung LAM karena Masih Berproses di Pengadilan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Perseteruan dua kubu di Lembaga Adat Melayu Riau terus berlanjut, saat ini proses sengketanya sedang berlanjut di Pengadilan.

Namun di satu sisi Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Riau menyerahkan aset gedung LAM Riau kepada satu kubu yakni kubu Marjohan.

Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Riau itu, kubu sebelahnya melalu Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) LAM Riau, Tan Seri Syahril Abu Bakar mengaku kecewa dengan keputusan pemprov menyerahkan balai adat LAM Riau ke LAM versi Mubeslub Marjohan.

Syahril mengatakan, dirinya kaget mendengar atas apa yang dilakukan Pemprov Riau tersebut.

Karena ia merasa ada yang aneh dalam kebijakan Gubernur Riau Syamsuar itu.

"Saya sampai bertanya, sekelas ini kah pejabat negara, Pak Gubernur ini kan pejabat negara ini, menjalankan roda pemerintahan," ujar Syahril.

" Sementara beliau kan tahu, proses ini sedang masuk di pengadilan. Kita saja menghormati proses pengadilan yang sedang berjalan," imbuhnya.

Tentunya lanjut Syahril semua hak ini status quo.

Maka hendaknya semua sabar untuk tunggu sampai keputusan final dari pihak pengadilan.

"Karena kami sedang membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui jalur pengadilan,"jelas Syahril.

Sebagai warga negara menurut Syahril harus taat azas dan menghormati keputusan hukum, tentunya ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan saat ini sedang masuk dalam tahap mediasi.

"Kita sedang sibuk bersidang, tiba tiba gubernur melalui sekda sudah menyerahkan gedung itu seusai kepusan gubernur ke kubu mereka (Marjohan)," ujarnya.

Pihaknya merasa terzalimi, gubernur sebagai yang menjalankan pemerintahan di daerah dan pembina masyarakat, seharusnya memberikan tunjuk ajar yang baik.

"Apapun ceritanya lembaga adat ini kan rakyat beliau dari sisi pemerintahan. Karena beliau kami anggap suri tauladan lah dalam menjalankan roda pemerintahan, kok jadi gini,"ujar Syahril.

Syahril menambahkan, gubernur yang melakukan kebijakan itu, pihaknya merasa terzalimi dan sampai mengatakan dirinya taubat untuk memilih gubernur seperti Gubri Syamsuar.