PBB Sebut Prancis Melanggar Perjanjian Hak Internasional Karena Larang Siswi Berjilbab
Langkah Prancis itu melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kata Komite Hak Asasi Manusia PBB.
lihat foto
Berbicara kepada Anadolu Agency (AA), direktur pelaksana CAGE Advocacy Group yang berbasis di Inggris, Muhammad Rabbani, yang menandatangani pengaduan tersebut, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Prancis telah mengarah pada "sekuritisasi" kehidupan Muslim dan telah menutup tempat-tempat mereka ibadah, amal dan LSM.
"Dalam beberapa hari terakhir, menteri dalam negeri Prancis telah menutup sembilan masjid lagi. Prancis berusaha untuk mengekspor model Islamofobianya ke seluruh (Uni Eropa)," katanya seperti dilansir dari Daily Sabah.
Tentang tanggapan masyarakat internasional, Rabbani mengatakan bahwa meskipun reaksi setelah mingguan Prancis Charlie Hebdo mencetak karikatur Nabi Muhammad, diikuti dengan seruan untuk memboikot produk Prancis, mengguncang pendirian di Paris, hal-hal tetap tidak berubah di tingkat kebijakan.
Dia mengatakan bahwa perlakuan Prancis terhadap Muslim telah mendorong populis sayap kanan di Eropa.
"Prancis bisa dibilang laboratorium pengujian untuk Islamofobia Eropa. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditantang secara kuat dan terorganisir sehingga tidak meluas ke luar perbatasan Prancis," tambah Rabbani.
Dia mencatat bahwa koalisi internasional LSM juga berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah Prancis untuk memastikan hak-hak Muslim dilindungi.
Kelompok itu akan menyoroti pelanggaran Paris terhadap kewajiban hak-hak internasional.
Feroze Boda, juru bicara Asosiasi Profesional Muslim Afrika Selatan (AMPSA), juga mengatakan kepada AA bahwa kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron lebih dari sekadar bermusuhan.
"Mereka bertujuan untuk memberantas Islam dengan kedok ideologi kebebasan dan egalitarianisme Prancis," tambahnya.
AMPSA juga merupakan penandatangan pengaduan tersebut.
“Mereka tanpa ampun mendiskriminasi Muslim antara lain, menodai martabat Nabi Muhammad dengan menyamarkan kebebasan berbicara, menyerang pemakaian jilbab, menyerbu rumah, masjid dan organisasi Muslim, dan melarang amal Muslim,” kata Boda.
Menggambar paralel antara kebijakan Macron dengan apartheid di Afrika Selatan, juru bicara AMPSA mengatakan pengalaman yang mereka perjuangkan akan memungkinkan organisasinya untuk memberikan wawasan dan keahlian kepada para pengadu internasional lainnya.
Menurut pernyataan pers, LSM telah secara forensik mengidentifikasi dan mendokumentasikan bukti struktural Islamofobia dan diskriminasi terhadap Muslim di Prancis.
Pernyataan itu mengatakan mereka memiliki dokumen yang memetakan sejarah diskriminasi terhadap Muslim sejak 1989 dan menemukan bahwa Prancis telah melanggar beberapa hak dasar yang dilindungi dalam undang-undang yang diratifikasi oleh Paris.
"Prancis mengeksploitasi tindakan kekerasan politik untuk menanamkan Islamofobia di kepolisian dan peradilan. Kebijakan negara menetapkan praktik keagamaan sebagai tanda risiko dan sangat mirip dengan model Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (CVE) yang gagal," kata pernyataan itu.
