Sejumlah Startup Bangkrut, Politisi Nasdem ini Sebut Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bangkrutnya sejumlah perusahaan rintisan (startup) di Indonesia menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup besar di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan saat ini Indonesia tengah memasuki ambang krisis ekonomi.

Untuk diketahui sejumlah perusahaan startup telah melakukan PHK, seperti di GoTo hingga Ruangguru.

GOTO mengumumkan akan melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 12 persen dari total karyawannya, atau 1.300 karyawan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi perusahaan.

Irma menyebut Eropa dan Inggris juga sudah mengalami krisis dan tentu bakal berdampak pada Indonesia.

"Indonesia memang sudah di ambang memasuki pintu gerbang krisis, sementara Eropa dan Inggris sudah krisis. Sulit memang menghadapi side effect krisis dunia ini, pasti berdampak pada indonesia," kata Irma kepada Tribunnews.com, Minggu (20/11/2022).

"Apalagi jika pasar export-nya lagi krisis pasti perusahaan exportirnya terimbas," sambung dia.

Karenanya, politikus Partai NasDem itu menegaskan PHK dilakukan akibat krisis ekonomi global.

"(PHK) bukan wajar, tetapi itu bagian dari konsekuensi krisis ekonomi global," ungkap Irma.

Namun, Irma menuturkan saat ini yang paling penting adalah upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak PHK terhadap ekonomi masyarakat.

"Tinggal bagaimana pemerintah meminimalisir dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Irma pun mengungkapkan beberapa program pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK dan tunjangan prakerja.

"Pemerintah juga sudah memberikan stimulus di pajak kalau tidak salah," imbuh Irma.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyalahkan perang Rusia vs Ukraina atas badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengguncang Jawa Barat. 

Menurut Muhadjir, saat ini angka PHK di Jabar mencapai ratusan ribu karyawan. 

Hal itu berpotensi menimbulkan orang miskin baru.

Uniknya, Muhadjir Effendy menyalahkan perang Rusia vs Ukraina.

Menurut dia, perang tersebut menimbulkan krisis gobal.

Muhadjir Effendy mengatakan, permasalahan PHK ini harus segera diantisipasi.

Muhadjir menuturkan, dalam upaya menangani hal ini pula, ia menemui pengusaha dan buruh pabrik tekstil di PT Kahatex, di Jalan Raya Bandung-Garut, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).

"Saya memang tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi soal PHK ini akan menjadi permasalahan Menko PMK ink. Untuk itu, saya ke sini ingin mendengarkan aspirasi secara langsung dan sejujur-jujurnya dari pengusaha dan karyawan terkait permasalahan ketenagakerjaan ini," ujar Muhadjir kepada sejumlah wartawan di PT Kahatex, Rabu siang.

Muhadjir menuturkan, bila lamban dalam menangani permasalahan PHK ini, akan berisiko terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

"Bila tidak diantisipasi ini akan berisiko menambah orang miskin baru. Sebab, sekarang ini, di Jawa Barat sudah ada 400-500 ribuan buruh yang di-PHK. Ini bisa mencapai 1,5 juta jiwa yang di-PHK jika tidak ada penanganan serius," tutur Muhadjir.

Muhadjir menyebutkan, sektor ekspor industri tekstil sendiri, saat ini sudah mulai mengalami penurunan cukup drastis imbas dari krisis global yang disebabkan adanya perang.

"Ini membuat kami khawatir, di mana, ekspor industri tekstil mulai menurun tajam dan pasar domestik banjir produk impor, yang berakibat pada PHK. Muhadjir mengatakan, dalam mengendalikan permasalahan PHK ini, Menko PMK akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian dan kementerian lainnya.

"Semua kementerian harus terkoneksi, supaya PHK bisa ditekan di tengah ketidakpastian perekonomian akibat krisis global saat ini," kata Muhadjir.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul GoTo hingga Ruangguru PHK Massal, Anggota Komisi IX DPR: Indonesia di Ambang Krisis.