Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Update 'Nyanyian' Tambang Ismail Bolong, Mabes Polri Dikabarkan Tangkap Mantan Polisi Tersebut

Kisruh nyanyian 'setoran' tambang ilegal, Mabes Polri dikabarkan tangkap Ismail Bolong dan kini dibawa ke Jakarta.

Editor: Ilham Yafiz
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Update 'Nyanyian' Tambang Ismail Bolong, Mabes Polri Dikabarkan Tangkap Mantan Polisi Tersebut. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kisruh nyanyian 'setoran' tambang ilegal, Mabes Polri dikabarkan tangkap Ismail Bolong dan kini dibawa ke Jakarta.

Tim dari Mabes Polri dikabarkan telah menangkap Ismail Bolong.

Ismail Bolong merupakan mantan polisi yang jadi pebisnis tambang ilegal di Kaltim itu kini telah diboyong ke Jakarta.

Penangkapan ini terkait pernyataan Ismail Bolong mengenai dugaan suap dan keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam pengamanan tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi mendapat informasi penangkapan Ismail Bolong.

Kabarnya, Ismail Bolong yang juga mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda dengan pangkat terakhir Aiptu itu, kini sedang menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.

Pemeriksaan Ismail Bolong di Propam Polri ini karena menyangkut informasi dugaan anggota Polri dalam deking tambang ilegal.

"Informasi yang saya tahu, sekarang Ismail Bolong sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan intensif," ujar Ito dikutip dari Kompas.TV, Jumat (25/11/2022).

Ito menilai pemeriksaan terhadap Ismail Bolong ini bukan sebatas pernyataannya terkait dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri sebagai deking tambang ilegal.

Namun juga untuk menggali informasi terkait jaringan bisnis gelap tambang ilegal yang ada di Kalimantan maupun di daerah lain.

Termasuk apakah ada anggota Polri yang terlibat di dalam bisnis tersebut.

"Kita tunggu saja, saya yakin pak Kapolri sudah memerintahkan ini harus diungkap tuntas," ujar Ito.

Lebih lanjut Ito menjelaskan bisa saja nantinya Komjen Agus Andrianto dinonaktifkan dari jabatan Kabareskrim Polri.

Namun penonaktifan perwira tinggi ini tidak dilakukan secara serta merta, melainkan harus ada indikasi kuat Pati tersebut terlibat. Jika masih sekadar dugaan maka hal ini tidak perlu harus menonaktifkan.

"Ini kan masih isu saja dan masih diselidiki, kalau dinonaktifkan itu harus ada indikasi kuat menerima atau terlibat," ujar Ito.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved