Breaking News:

Berita Pekanbaru

75 PPK di Kota Pekanbaru Dilantik, Ketua KPU Ingatkan Hal Ini

Ketua KPU Pekanbaru Anton Merciyanto mengatakan saat pelantikan 75 PPK Kota Pekanbaru, agar PPK tidak main-main dengan amanah yang diemban

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nurul Qomariah
Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution
KPU Pekanbaru resmi melantik 75 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rabu (4/12/2023) di Pekanbaru. 

 


TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru resmi melantik 75 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rabu (4/12/2023) di Pekanbaru.

Setelah dilantik, KPU mengingatkan jalankan tugas dengan baik dan jaga independensi.

Ketua KPU Pekanbaru Anton Merciyanto menegaskan, agar PPK tidak main-main dengan amanah yang diemban. Sebab, PPK sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga kepercayaan masyarakat.

"Tidak main-main karena itu proses untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak independen dan berpihak, bagaimana masyarakat percaya,"ujar Anton.

Ia menambahkan, di KPU begitu dilantik, diwajibkan mengundurkan diri dari organisasi. Meski PPK tidak harus mengundurkan diri dari organisasi, tapi yang jelas harus menjaga independensi.

"Itu wajib. Jangan kan berpihak. Terkesan berpihak saja, haram hukumnya,"jelas Anton.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Pekanbaru Yelli Nofiza menambahkan, 75 PPK tersebut mengisi 15 kecamatan di Pekanbaru. Masing-masing kecamatan diisi oleh 5 PPK.

Masa kerja PPK untuk Pemilu 2024 mulai 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024 atau lebih kurang 15 bulan. Sejalan dengan SK yang diterima, PPK juga akan mendapatkan honor setiap bulan.

Di dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, honor PPK Pemilu 2024 adalah Ketua PPK sebesar Rp 2.500.000 per bulan, anggota PPK sebesar Rp 2.200.000 per bulan.

"Pascadilantik tugas pertama diawali dengan membantu KPU melaksanakan tahapan Pemilu yakni pemuktahiran data pemilih di tingkat kecamatan dan juga membantu proses verifikasi faktual bacalon anggota DPD RI,"ujar Yelli.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved