Gibran Buat Warga Solo Menjerit Dengan Kenaikan Pajak Hingga Lima Kali Lipat

Seorang warga Kota Solo sempat kaget saat mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) miliknya sebesar Rp 3 juta lebih. 

Kompas.com
Wali Kota Solo Gibran sempat naikan pajak hingga lima kali lipat 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kebijakan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam mengejar pendapatan dari pajak membuat warganya menjerit.

Pasalnya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini menaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai lima kali lipat.

Seorang warga Kota Solo sempat kaget saat mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) miliknya sebesar Rp 3 juta lebih. 

Padahal SPPT warga tersebut biasanya hanya sekitar Rp 600 ribu.

Dari data yang didapatkan TribunSolo.com, sekitar 1.774 wajib pajak reguler PBB hingga 6 Februari 2023 pukul 16.00 WIB sudah melakukan pembayaran.

Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak pro rakyat ini pun lantas dikritik oleh mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Pria yang akrab disapa FX Rudy itu mengkritik Gibran karena Gibaran tidak melibatkan DPRD Solo dan PDI Perjuangan.

"Tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif tidak ada komunikasi," terangnya kepada TribunSolo.com ditemui di kediamannya Pucangsawit, Kota Solo, Kamis (9/2/2023).

Selain itu kata Ketua DPC PDIP Solo, sebagai petugas partai, Gibran harusnya merepresentasikan aspirasi dari partai.

Saat kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, maka keberpihakan PDIP juga dipertanyakan.

"Rakyat itu tahunya bahwa kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan politik partai. Kebijakan politik partai dirumuskan dari rumusan anak ranting, ranting, PAC, DPC," jelasnya.

Menurut FX Rudy, kebijakan yang diputuskan kepala daerah merupakan hasil dari penjaringan aspirasi partai.

 "Setelah menjadi kebijakan, kita punya petugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita kirim ke sana menjadi kebijakan pemerintah. Dikira begitu ya repot, PDIP hancur," ungkapnya.

Meski hasil DPRD Kota Solo dan Wali Kota Solo kemudian sepakat untuk membatalkan kenaikan PBB.

Harusnya kata dia, mencari potensi lain mengejar target PAD.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved