Kantor BBC Digerebek Polisi India Setelah Bongkar Kekejaman PM Modi Terhadap Muslim

TRIBUNPEKANBARU.COM - Otoritas pajak India menggerebek kantor BBC di New Delhi dan Mumbai pada Selasa (14/2/2023). 

Penggerebekan itu terjadi beberapa minggu setelah penyiar BBC menayangkan film dokumenter tentang tindakan Perdana Menteri Narendra Modi dalam kerusuhan sektarian yang mematikan pada tahun 2002.

Kebebasan pers di negara demokrasi terbesar di dunia itu telah menderita selama masa jabatan Modi, kata aktivis hak asasi, dan partai oposisi Kongres mengutuk penggerebekan itu, dengan mengatakan ada "darurat yang tidak diumumkan" di negara itu.

Seorang juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menuduh penyiar BBC terlibat dalam "propaganda anti-India". 

Namun meereka mengatakan penggerebekan itu sah dan waktunya tidak ada hubungannya dengan pemerintah.

"India adalah negara yang memberi peluang bagi setiap organisasi," kata Gaurav Bhatia kepada wartawan, "selama Anda tidak memuntahkan racun."

"Jika Anda telah mengikuti hukum negara, jika Anda tidak menyembunyikan apa pun, mengapa takut dengan tindakan yang sesuai dengan hukum?"

Dalam sebuah pernyataan di Twitter, penyiar mengatakan "sepenuhnya bekerja sama" dengan pihak berwenang.

"Otoritas Pajak Penghasilan saat ini berada di kantor BBC di New Delhi dan Mumbai," katanya. 

"Kami berharap situasi ini dapat diselesaikan secepat mungkin."

Polisi menutup kantor BBC di New Delhi, yang menempati dua lantai gedung tinggi di jalan rindang di jantung komersial ibu kota.

Seorang karyawan BBC yang berbasis di New Delhi mengatakan bahwa para pejabat telah "menyita semua telepon" selama penggerebekan pajak.

Bulan lalu, BBC menayangkan film dokumenter dua bagian yang menuduh bahwa nasionalis Hindu Modi memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kerusuhan sektarian di negara bagian Gujarat, tempat dia menjadi perdana menteri saat itu.

Kekerasan itu menewaskan sedikitnya 1.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah minoritas Muslim.

Pemerintah India memblokir video dan tweet yang membagikan tautan ke film dokumenter tersebut  - yang tidak ditayangkan di India - menggunakan kekuatan darurat di bawah undang-undang teknologi informasinya.