Pemerintah Tegaskan Selandia Baru Tak Perlu Turun Tangan Pembebasan Pilot Susi Air Kapten Philip

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah tegaskan masih melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip dari penahanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Laksono menilai, Indonesia tidak perlu melibatkan pemerintahan termasuk tentara dari Selandia Baru.

Pernyataan itu disampaikan Dave, karena menurut dia, Indonesia tidak kekurangan TNI yang mumpuni, lengkap dengan personel yang banyak.

"Kita memiliki TNI yang sangat canggih sangat mampu, sangat tangguh, sangat banyak. Jadi kita harus bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan dari luar," kata Dave saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Terlebih kata Dave, penahanan yang dialkukan KKB terhadap Kapten Philip ini sejatinya merupakan persoalan biasa.

Seharusnya, TNI dan pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan persoalan ini secara baik.

"Kenapa? Karena ini adalah persoalan internal kita yang sebenernya tidak besar akan tetapi dibesar-besarkan sehingga akhirnya kita kehilangan persoalan itu seperti," ucap Dave.

"Saya lihat tidak butuh (bantuan dari Selandia Baru). Kita sudah sangat mampu. Sekarang hanya kita mau atau tidak," tukas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendesak TNI melalui Panglima Laksamana TNI Yudo Margono, untuk bertindak tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Desakan tersebut dilayangkan Dave agar Kapten Philip yang merupakan pilot Susi Air dapat segera dibebaskan.

"Ya kita (Komisi I) sih tetap meminta agar ada ketegasan dari pihak TNI dari semua matra agar benar-benar bisa bertindak keras dan tegas kepada para OPM sehingga kapten phillip itu bisa dibebaskan," kata Dave saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Tak hanya itu, Dave juga meminta agar masyarakat dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di Papua untuk dapat menghentikan stigma perbedaan.

Adapun perbedaan yang dimaksud yakni perihal warna kulit dan kondisi rambut setiap masyarakat.

"Dan juga selama semangat perbedaan di sana itu kan kulit terang, kulit gelap, rambut lurus, rambut kriting, itu masih terus dikembangkan maka akan terus terjadi operasi dan juga gesrekan antara masyarakat di Papua," kata Dave.

"Itu yang harus kita lepaskan sehingga semuanya ini kita adalah satu NKRI," sambung dia.