Bak Sinyal Endorse di Pilpres 2024, Jokowi dan Prabowo Makin Lengket

TRIBUNPEKANBARU.COM - Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi.

Keduanya kerap terlihat bersama dalam berbagai kesempatan.

Kedekatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlihat makin lengket.

Kedekatan mereka pun dikait-kaitkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Keakraban keduanya baru-baru ini terlihat saat makan siang bersama di Istana Bogor pada Minggu (18/6/2023).

Lalu kemudian keesokan harinya mereka nonton bareng Laga Sepakbola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Kedekatan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo ini memunculkan berbagai penafsiran.

Pengamat politik dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, kebersamaan Jokowi dan Prabowo bisa juga ditafsirkan ke arah kecenderungan dukungan moral dan politik sang presiden di Pilpres 2024.

"Apakah kebersamaan ini bisa dilihat sebagai kode keras dari presiden mengenai siapa paling diharapkan dapat menjadi presiden selama lima tahun mendatang? Bisa saja hal itu demikian ditafsirkan," kata Bawono, Kamis (22/6/2023) dilansir dari Tribunnews.com.

Bawono melanjutkan, momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo juga bisa ditafsirkan sebagai sebatas relasi tugas antar pejabat negara.

"Diberbagai kesempatan kegiatan kenegaraan presiden hampir selalu mengajak Prabowo notabene anak buah beliau di kabinet," tambah Bawono.

Dia kemudian menyinggung perihal perbedaan kecenderungan politik Presiden Jokowi dengan PDIP.

Bawono berpendapat, sebagai bagian dari kader PDIP, Presiden Jokowi juga mengikuti keputusan partai dimana telah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo.

"Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan didukung secara solid oleh tujuh partai politik pendukung pemerintahan, Presiden Jokowi juga memiliki kepentingan sendiri," urainya.

Tidak menutup kemungkinan Presiden Jokowi memiliki preferensi politik dalam hal bakal calon presiden mendatang yang tidak sama dengan pilihan politik dari PDIP.