DPRD Pekanbaru

Usai Launching UHC 20 Juli, DPRD Pekanbaru Minta Pastikan Masyarakat Bisa Langsung Berobat Pakai KTP

Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi kesehatan, memberikan apresiasi yang luar biasa, terkait rencana launching UHC

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi meminta Pemko Pekanbaru bisa memastikan tidak ada kendala terkait program Universal Health Coverage (UHC), masyarakat berobat cuma perlu bawa KTP. 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru sudah mengagendakan melaunching, program Universal Health Coverage (UHC), pada 20 Juli 2023 nanti.

Kepastian launching ini setelah Kota Pekanbaru 98 persen sudah UHC, serta untuk BPJS aktif, Pekanbaru sudah di atas 75 persen.

Dengan demikian, setelah Kota Pekanbaru menerapkan UHC ini, maka masyarakatnya yang ingin berobat ke rumah sakit, hanya tinggal membawa KTP saja.

Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi kesehatan, memberikan apresiasi yang luar biasa, terkait rencana launching UHC tersebut.

Namun legislator meminta, agar setelah dilaunching, Pemko Pekanbaru bisa memastikan tidak ada kendala di lapangan, ikhwal masyarakat yang berobat tinggal bawa KTP.

" Diskes selaku leading sektor, harus mempersiapkan semuanya. Artinya, setelah dilaunching (UHC), masyarakat Kota Pekanbaru memang langsung bisa berobat pakai KTP saja," harap Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi, Rabu (12/7/2023) kepada Tribunpekanbaru.com .

Disampaikan, program UHC ini sebenarnya sejak awal sudah dipikirkan bersama-bersama. Makanya DPRD mendorong Pemko Pekanbaru bisa mencapai tahapan terealisasinya.

"Melalui program UHC tersebut, kita berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa semakin mudah dan menyeluruh. Jangan sampai nanti, ada rumah sakit yang menolak pasien karena hanya membawa KTP," sebutnya.

Program UHC ini sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan, yang memastikan setiap warga dalam populasi, memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Sejak lama, masyarakat Kota Pekanbaru sudah sangat menginginkan berobat ke Faskes atau ke rumah sakit, hanya memakai KTP saja.

Karena sudah banyak daerah di Indonesia, termasuk beberapa daerah di Riau, warganya berobat menggunakan KTP.

"Dengan program UHC, nanti yang bersangkutan ketika berobat itu tidak ada pakai kartu lainnya," ucapnya.

"Bahkan bisa saja tidak ada rujukan dari Faskes atau tingkatan-tingkatan yang seperti mana penggunaaan BPJS dan KIS. Jadi harapannya, program ini berjalan lancar tanpa ada kendala lagi, dan tanggal 20 nanti terealisasi dilauncing," pinta Ketua PPP Pekanbaru ini.

Terkait perlunya dukungan dari DPRD ke depannya, ditegaskan Zulkarnain, DPRD Pekanbaru secara kelembagaan siap mendukung penuh Pemko Pekanbaru untuk anggaran program UHC ini.

Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan, hingga kini belum ada perubahan jadwal launching program UHC, yakni tetap pada tanggal 20 Juli.

Dengan begitu, warga nantinya bisa berobat menggunakan KTP saja.

Namun tentunya akan dibuat juga bagaimana kriterianya. Siapa saja yang bisa pakai KTP, apakah warga Kota Pekanbaru saja, atau ada yang lainnya.

"Anggaran UHC ini akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023 sekitar Rp 10 miliar, serta adanya sharring budget dari provinsi," tegasnya.

Sekadar gambaran, dalam program ini nantinya warga Pekanbaru bisa mendapat pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit, dan fasilitas kesehatan hanya dengan membawa KTP.

Awalnya, program UHC ini akan diluncurkan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun pada malam puncak Hari Jadi ke-239 Pekanbaru, sebagai kado HUT Kota tahun ini. Namun karena sesuatu hal, maka diundur.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved