DPRD Pekanbaru Minta Persiapkan SDM Rumah Sakit Jelang Launching Program UHC di Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Program Universal Health Coverage (UHC), yang dijadwalkan Pemko Pekanbaru dilaunching pada 20 Juli 2023 ini, diharapkan bisa terealisasi.

Sebab, jika launchingnya diundur, maka dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Harapan ini juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi.

Katanya, jika memang persiapan dan persentase keikutsertaan masyarakat Kota Pekanbaru, sudah sesuai dengan aturan, maka tak perlu ditunda lagi.

"Kami mendapatkan informasi, launchingnya hanya menunggu waktu Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dan BPJS. Kalau bisa sesuai jadwal, kenapa tidak," saran Zulkarnain kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (16/7/2023).

Yang paling penting lagi, sebut Zulkarnain, pada pelaksanaan UHC ini, maka SDM (sumber daya manusia) di rumah sakit, baik itu perawat, dokter dan tenaga medis lainnya, harus benar-benar dipersiapkan.

Jangan sampai rumah sakit tidak siap, dan tidak bisa melayani masyarakat maksimal. Apalagi banyak keluhan masyarakat belakangan ini, ada beberapa rumah sakit di Kota Pekanbaru, pelayanannya masih belum mumpuni.

"Ini harus seiring dilakukan. Terkadang, karena pasiennya BPJS, sebagian medis rumah sakit tidak maksimal melayani. Perlu diketahui, masyarakat yang BPJS itu, bukan semuanya dari keluarga tidak mampu. Termasuk saudara-saudara kita yang menengah ke bawah, juga harus dilayani dengan baik," pintanya.

Disampaikan, bahwa Pj Wali Kota dan BPJS, harus bisa menyiapkan waktu khusus, untuk launching UHC ini. Kondisi ini jika memang tidak ada persoalan lagi.

Baik itu secara administrasi, maupun persoalan lainnya. Dikhawatirkan, mencari waktu Pj Wali Kota dan BPJS hanya sebagai alasan saja, karena masih ada persoalan lain yang belum selesai.

"Makanya untuk persoalan ini, kita minta transparan saja. Jika memang mencari waktu, dalam pekan ini (sesuai jadwal awal), itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau ada masalah lain, maka harus dipenuhi dulu," harapnya.

Politisi Senior PPP ini berharap, Juli ini UHC di Kota Pekanbaru sudah bisa diterapkan. Artinya, masyarakat yang berobat, hanya membawa KTP saja.

"Harapan masyarakat juga begitu. Jadi, tidak ada ini itu lagi," sebutnya.

Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengaku, launching program UHC ini masih menunggu waktu tepat. Tentunya langsung dipimpin Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dan BPJS.

"UHC di Kota Pekanbaru sudah 97 persen. Sementara peserta BPJS yang aktif sudah di atas 75 persen," papar Indra Pomi akhir pekan kemarin.

Pemko Pekanbaru memastikan, pencanangan UHC di Kota Pekanbaru, dalam waktu dekat ini. Bahkan jika memungkinkan, dilaksanakan pada Juli 2023 ini juga. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).