Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

KKB Papua

Benny Wenda Harus Kecewa karena KTT MSG Belum Akui ULMWP Sebagai Anggota

Pentolan KKB Papua yang juga Ketua ULMWP, Benny Wenda harus kecewa karena KTT MSG belum mengakui ULMWP sebagai anggota

Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
ULMWP
Benny Wenda 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua yang juga Ketua ULMWP, Benny Wenda harus kecewa karena KTT MSG belum mengakui ULMWP sebagai anggota.

Padahal, Benny Wenda sudah berjuang agar ULMWP diakui sebagai anggota penuh oleh Negara Malenesia atau MSG dalam KTT MSG.

Bahkan Benny Wenda menyatakan tujuh daerah adat dukung keanggotaan ULMWP di MSG dan sempat menyebut Indonesia panik karena warga mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG.

Namun, hasil KTT Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group atau KTT MSG masih menyatakan bahwa Papua berada dalam kedaulatan Indonesia.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.

Komunike itu merupakan hasil Konferensi Tingkat Tingi (KTT) MSG di Vanuatu pada 23-24 Agustus.

Indonesia hadir dalam KTT Negara Melanesia ini sebagai associated member (anggota sekutu).

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (30/8).

Indonesia turut hadir ke forum itu, tetapi walk out saat pemimpin separatis Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda hendak pidato.

Benny Wenda diundang ke KTT itu untuk membicarakan masalah status ULMWP yang sampai saat ini masih berstatus observer (pengamat).

Anggota MSG di antaranya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) Kaledonia Baru.

Berikut poin-poin hasil KTT MSG yang membahas soal Papua.

1. Forum paling tepat bahas Papua di PBB

Para pemimpin mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM) adalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM.

2. Akui kedaulatan RI atas Papua

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved