Jangan Takut Laporkan Korupsi, Johanis Tanak Sebut Masyarakat Juga Bagian dari KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengajak masyarakat agar jangan takut melaporkan ke KPK jika menemukan ada indikasi dugaan korupsi. Sebab masyarakat adalah bagian dari KPK.

Sehingga informasi dan laporan nya juga dibutuhkan untuk mengungkap dugaan korupsi. Baik yang dilakukan oleh pejabat, maupun kepala daerah.

Bagi masyarakat yang mengetahui ada indikasi kegiatan korupsi, saat ini juga dapat melaporkan dengan sistem whistleblower sistem.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan laporan kepada KPK dan akan ditindaklanjuti.

Johanis mengingatkan kepada para pejabat dan kepala daerah di Riau agar menjauhi perilaku korupsi.

Sebab saat ini KPK ada di mana-mana karena masyarakat juga merupakan bagian dari KPK.

"Jangan berpikir mau korupsi karena jauh dari KPK, karena sekarang KPK itu ada di mana-mana. Sebab masyarakat juga merupakan bagian dari KPK," sebutnya saat membuka Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (25/9/2023).

Johanis mengatakan, lewat kegiatan Roadshow Bus KPK di Provinsi Riau ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi.

Mulai dari pelajar hingga para aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Riau.

"Sosialisasi ini kami berikan tidak hanya kepada para aparatur sipil negara, tapi juga bagi para pelajar. Harapannya para pelajar sejak dini paham terkait upaya pencegahan korupsi," katanya.

Selain mengingatkan kepala daerah di Riau agar tak melakukan tindak pidana korupsi, Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Johanis Tanak dalam lawatannya bersama roadshow bus KPK di Riau juga menyinggung bahaya soal politik uang.

Johanis mengingatkan, politik uang atau yang kerap diistilahkan masyarakat serangan fajar saat Pemilu serentak 2024 mendatang harus diwaspadai dan dicegah. .

"Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, tidak lama lagi kita menghadapi tahun politik. Politik uang atau disebut masyarakat dengan istilah serangan fajar sama-sama perlu kita waspadai," kata Johanis Tanak.

Seragam fajar saat Pemilu, dikatakan Johanis lazim dilakukan oleh calon kepala daerah atau legislatif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya sesuai dengan pesan yang dititipkan oleh oknum yang melakukan serangan fajar.

Selain pemberian uang tunai sesaat sebelum pencoblosan, berbagai modus juga kerap dilakukan oleh calon kepala daerah dns legislatif saat pemilu.

Kegiatan mereka ada yang berkedok kegiatan sosial hingga niatan beribadah karena ingin membantu sesama. Baik dalam bentuk uang mau pun barang.

"Boleh saja kalau memang niatnya ingin membantu. Tapi kenapa harus menjelang pencoblosan membantunya," kata Johanis.

Johanis menegaskan, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman politik, sehingga bisa mereka hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Sehingga mereka memilih tidak berdasarkan karena dipengaruhi oleh politik uang.

"Diharapkan kepada masyarakat dapat melihat dengan jeli. Karena apa yang kita terima hari itu menentukan untuk masa depan kalian. Untuk politikus melakukan serang fajar tak tertutup kemungkinan dipantau aparat penegak hukum," ungkap Johanis.

Dikesempatan yang sama Johanis Tanak juga mengingatkan seluruh kepala daerah di Riau agar tidak main-main dengan tindakan korupsi.

Johanis mengajak kepala daerah di Riau agar bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak terjerat dalam pusaran kasus korupsi.

"Perbuatan korupsi akan merugikan masyarakat, jadi suatu daerah itu tidak akan mungkin bisa maju dan berkembang kalau kepala daerah dan pejabat nya korupsi," kata Johanis.

Pada kesempatan tersebut Johanis yang pernah menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Riau ini menegaskan, meski KPK tidak ada di daerah, namun KPK ada di mana-mana.

Sebab masyarakat bagian dari pemberantasan korupsi.

"Jadi jangan beranggapan kita korupsi tidak ada KPK. Karena masyarakat selalu memberikan laporan ke KPK," katanya.

Johanis menyampaikan, KPK memiliki Deputi Informasi yang selalu melakukan analisa setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

"Setelah dianalisis secara yuridis dan hukum, ketika hasil analisis ditemukan ada tindakan korupsi maka akan dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan OTT dan ditetapkan tersangka," ujarnya.

Dalam pembukaan roadshow Bus KPK ini juga tampak dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution, Forkopimda Riau, serta bupati/walikota se-Provinsi Riau dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.

Roadshow bus KPK ini mengusung tema "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi". Sebelumnya sejumlah kegiatan juga sudah digelar dalam lawatan Bus KPK ini di Riau.

Mulai dari pawai keliling Pekanbaru hingga senam massal bersama dengan tema "Senam Hajar Serangan Fajar” yang digelar di Tugu Zapin, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Minggu (24/09/2023) pagi.

Kemudian pada Senin (25/9/2023) ini, setelah resmi dibuka di halaman Kantor Gubernur, kegiatan roadshow bus KPK dilanjutkan dengan sosialisasi anti korupsi dan whistleblowing system (WBS).

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgio )