Prancis Ikut AS dan Negara Eropa Cekal Pemukim Israel Ekstremis

TRIBUNPEKANBARU.COM - Prancis, AS dan negara-negara Barat akan menerapkan tindakan tegas terhadap pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat.

Selain AS, Belgia dan Inggris juga telah mencekal pemukim Israel masuk ke negara itu.

Menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna pada Senin (18/12/2023), sehari setelah bertemu dengan petani Palestina di Ramallah, yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa tanah Palestina tetap milik rakyat Palestina.

Data PBB menunjukkan bahwa serangan harian pemukim meningkat lebih dari dua kali lipat sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan serangan berikutnya terhadap daerah kantong Palestina di Gaza. Lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam kekerasan tahun ini, termasuk serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Yahudi.

"Kami tidak akan menerima tindakan ini. Prancis tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kami telah meminta pemerintah Israel untuk mengakhiri hal ini dan akan mengambil tindakan nasional terhadap pemukim radikal Israel," kata Catherine Colonna pada konferensi pers di Beirut setelah serangan.

Uni Eropa sedang mempelajari kemungkinan sanksi terhadap pemukim Yahudi yang melakukan kekerasan.

“Tanah ini milik Palestina dan akan menjadi bagian dari negara Palestina,” katanya.

Penjaga perdamaian di Lebanon

Colonna berada di Beirut pada hari Senin untuk bertemu dengan para pejabat Lebanon, UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan, dan menyampaikan pesan kepada Hizbullah yang didukung Iran.

Paris berharap dapat menjadi perantara dengan mitra-mitranya untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan resolusi Dewan Keamanan 1701.

“Kami masih jauh dari itu,” katanya.

Resolusi tersebut, yang disahkan pada akhir perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel, menyatakan bahwa tidak boleh ada faksi bersenjata yang berada di antara Sungai Litani Lebanon dan perbatasan.

Resolusi tersebut melarang semua senjata tidak sah antara Sungai Litani dan perbatasan antara Israel dan Lebanon yang diawasi PBB.

Berdasarkan resolusi tersebut, tentara Lebanon bertanggung jawab atas keamanan di sisi perbatasannya di zona yang melarang angkatan bersenjata lainnya, termasuk Hizbullah.

Colonna, yang tidak bertemu Hizbullah selama kunjungannya, meminta kedua belah pihak untuk mematuhi resolusi tersebut dan mulai mengambil langkah-langkah untuk memastikan implementasi penuh resolusi tersebut.

“Tidak ada pihak yang menerapkannya. Kedua belah pihak menerimanya,” katanya. 

"Kita perlu melakukan bentuk deeskalasi. Kita tidak bisa terus seperti ini tanpa adanya risiko eskalasi yang serius," katanya, tanpa mengatakan apakah kedua pihak bersedia mengambil tindakan.