Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Inhil

Inhil Terima DAK Subbid KB 8 Milar dari Pusat, Pemkab inhil Akan Pakai Untuk Stunting

Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Bidang Keluarga Berencana (Subbid KB) tahun anggaran 2024

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: M Iqbal
istimewa
DAK secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M. Si kepada Pj Bupati Inhil Herman yang didampingi Pj Ketua TP PKK Kab.Inhil Katerina Susanti Herman di Kantor Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Riau, belum lama ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Bidang Keluarga Berencana (Subbid KB) tahun anggaran 2024 sebanyak Rp.8.355.860.000.-.

Anggaran ini dikucurkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, kesehatan reproduksi yang merata dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat ini nantinya akan mendukung program prioritas Pemkab Inhil dalam upaya penurunan angka Stunting.

Baca juga: Kecamatan Tempuling Inhil Dikepung Banjir, Bantuan Disalurkan kepada 836 KK

Pj.Bupati Inhil Herman mengatakan, anggaran inibsangat penting bagi kabupaten Inhil dalam menjalankan program yang sudah direncanakan pada tahun 2024 khususnya di sub Bidang Keluarga Berencana atau KB.

“Kita harapkan OPD terkait bisa mempergunakan dan mengalokasikan Dana tersebut sesuai dengan yang di programkan terutama pada skala prioritas. Terimakasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau,” ungkap Pj Bupati.

Lebih lanjut menerangkan, Program Bangga Kencana yang merupakan rebranding dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) memilik 5 program strategis, yaitu, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, meningkatkan advokasi dan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik daerah, meningkatkan akses dan penyelenggaraan kualitas KBKR yang komprehensif.

“Terakhir, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan Menguatkan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Penduduk,” pungkasnya,” pungkasnya.

(Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved