Ketua MK dan KPU Langgar Kode Etik, Bansos Dipolitisasi, Mahasiswa: Siapa yang akan kita percaya?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pelanggaran etik dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi di Negara ini.

Mereka adalah Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait Pilpres 2024.

Kondisi tersebut menjadi atensi dari aksi Aliansi mahasiswa lintas Bekasi-Karawang (Bakar).

Menurut mereka, pelanggaran itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

"Lembaga-lembaga sudah kena kode etik, dari MK, KPU. Lalu, hari ini siapa yang akan kita percaya? Siapa?" ucap perwakilan dari Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) Syahran saat berorasi di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (6/2/2024).

Syahran juga menyinggung soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap untuk memfasilitasi salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kita lihat bansos juga dipolitisasi, anggaran tergerogoti," kata dia.

Baca juga: Emosi Berujung Polisi, Kades di Siak Dilaporkan Gegara Marah Marah Lalu Tuduh Warga Jual Tanah Desa

Baca juga: Disambut Spanduk Prabowo-Gibran di Balik Papan, Ganjar Pranowo Malah Ajak Pendukung 02 Makan Bersama

Syahran melanjutkan, aliansi Bakar kini turun ke jalan karena melihat pemerintahan Presiden Joko Widodo tak netral pada Pemilu 2024.

"Aksi ini melihat situasi nasional yang sangat genting bahwa hari ini Indonesia kritis kenegaraan. Aksi ini mengkritik Presiden (Jokowi) yang melanggar sumpah jabatan presiden sebagai pejabat publik," ucap dia.

Menurut para mahasiswa, Jokowi sebagai Kepala Negara seharusnya bersikap adil terhadap masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan keluarga.

"Saat ini Presiden hanya menjadi satu orang yang mementingkan satu golongan keluarga untuk melakukan kekuasaannya," kata Syahran.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa aksi membawa spanduk bertuliskan "Kembalikan Demokrasi".

Selain itu, ada pula yang memegang spanduk yang dengan tulisan "Jokowi Mencederai Demokrasi" dan menyebarkan selebaran yang berisikan "Lima Dosa Politik Jokowi".