Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

SENGIT! Bursa Calon Ketua Umum Golkar Menghangat: Ada 3 Menteri, Pimpinan MPR, Lalu Jokowi?

Ketua MPR RI itu enggan menanaggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

ist
Calon Ketua Umum Golkar 

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Eks Menteri Sosial ini mengatakan seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Yakni tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar.

Namun dia menyebut saat ini Golkar belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

Idrus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Dia menjelaskan Partai Golkar adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," terang dia.

JK: Ada Aturannya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved