Islamofobia di India Semakin Memprihatinkan Sejak Partai Nasionalis Hindu Berkuasa

TRIBUNPEKANBARU.COM - Islamofobia di India mencapai pada titik yang memprihatinkan sejak negara itu dikuasai oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).

Kekerasan terhadap umat Islam di negara itu mengalami peningkatan besar-besaran pada paruh kedua tahun 2023 sebesar 62 persen dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun ini, menurut sebuah penelitian baru-baru ini.

Kelompok riset India Hate Lab yang berbasis di Washington mengatakan pada hari Senin bahwa perang Israel-Gaza memainkan peran penting dalam tiga bulan terakhir.

Kelompok tersebut mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan umat Islam pada tahun 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini, sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023, kata kelompok peneliti tersebut dalam sebuah laporan yang dirilis Senin.

Sekitar 75%, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menurut laporan tersebut.

Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.

Antara tanggal 7 Oktober ketika kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan ke Israel, sehingga memicu konflik di Jalur Gaza ketika Israel membalas dan tanggal 31 Desember, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan perang tersebut, laporan tersebut ditambahkan. 

Ini menyumbang sekitar 20% ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.

Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan PBB bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.

Kelompok hak asasi manusia menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.

Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut “diskriminatif secara fundamental,” sebuah undang-undang anti-konversi yang menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim pada tahun 2019 .

Ada juga pembongkaran properti Muslim atas nama penghapusan bangunan ilegal dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.

Pemerintahan Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan kebijakannya bertujuan untuk menguntungkan seluruh rakyat India.

Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi permintaan komentar.

India Hate Lab mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.

 
( Tribunpekanbaru.com )