Jabatan Muflihun Berakhir Mei, Tanggapan DPRD Pekanbaru Soal Prestasinya di Luar Dugaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun sudah dipastikan, berakhir Mei 2024 ini.

Bahkan ASN Pemprov ini juga tidak bisa diusulkan lagi, karena sudah dua kali berturut-turut menjabat selaku Pj Wali Kota Pekanbaru.

Tentunya, dengan dua tahun memimpin Pemko Pekanbaru, ada beberapa prestasi yang sudah diukirnya, plus PR yang masih tersisa.

Lalu, bagaimana dengan tanggapan kalangan DPRD Pekanbaru terkait kinerja Muflihun selama memimpin Kota Pekanbaru?

Anggota DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH menilai kinerja Muflihun selama dua tahun ini, cukup membanggakan. Meski di sisi lainnya, masih ada yang belum selesai.

"Kami harus fair menilai Pak Muflihun. Prestasinya pasti ada lah. Terutama dalam pengelolaan sampah, sudah ada perubahan ke arah lebih baik. Namun perlu dibenahi lagi," kata Zainal Arifin menjawab Tribunpekanbaru.com, Kamis (28/3/2024).

Diakui Anggota Komisi I DPRD ini, pengelolaan sampah sudah tidak terlalu banyak tumpukan lagi di sisi badan jalan.

Selain itu, Pemko dalam mengajak masyarakat agar patuh membuang sampah di waktu yang sudah ditetapkan, juga sudah berjalan meski belum maksimal.

Lebih dari itu, program prioritas lainnya yang belum selesai sampai sekarang, masalah jalan rusak dan penanganan banjir. Padahal, program ini merupakan janji sejak awal Muflihun dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

"Jalan-jalan rusak masih banyak kita temukan di Kota Pekanbaru. Memang beberapa titik sudah dilakukan tambal sulam dan overlay. Namun sisanya yang rusak, juga masih banyak. Perlu keseriusan untuk memperbaikinya semua, termasuk bantuan dari Pemprov Riau," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT mengaku, prestasi yang paling menonjol selama kepemimpinan Muflihun di Kota Pekanbaru, adanya program UHC.

Katanya, sejak diluncurkan Juli 2023 lalu, masyarakat Kota Pekanbaru banyak terbantu dalam hal pelayanan kesehatan gratis.

"UHC ini berdampak besar bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, terutama dari kalangan bawah. Yang mana UHC ini betul terasa dampaknya ke bawah," tuturnya.

Meski belum setahun UHC ini di Kota Pekanbaru, pelaksanaannya diakui memang perlu pembenahan dan perbaikan.

Sehingga betul-betul dapat terasa oleh masyarakat.

Terutama di kalangan Puskesmas, harus memaksimalkan pelayanannya lagi.

Disinggung mengenai penanganan sampah, jalan rusak dan banjir, diakui Politisi Milenial ini, untuk penanganan tersebut, memang memerlukan waktu yang cukup panjang.

"Kita akui, nggak bisa selesai dalam tahun ini. Apalagi untuk banjir dan jalan rusak. Karena ini berhubungan dengan kondisi keuangan daerah. Masih banyak PR, sehingga kita harapkan dengan provinsi turun membantu, itu bisa terselesaikan," akunya.

Namun Ginda Burnama yang sudah dipastikan duduk di DPRD Provinsi Riau hasil Pileg 2024 kemarin ini menitikberatkan, dari deretan program yang ada di masa kepemimpinan Muflihun, UHC lah yang memang betul-betul terasa untuk masyarakat. Ke depannya, hanya tinggal gencar menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat saja.

Sehingga benar-benar maksimal dan betul-betul diketahui masyakarat secara umum. Tentu untuk sosialisasi ini, perlu campur tangan secara kontinu oleh Lurah dan Camat.

"Mereka perlu turun ke masyarakat, untuk mensosialisasikan terus menerus. Turun ke bawah, jangan sungkan," pintanya.

Diketahui, sebenarnya ada 5 program andalan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Kelima program prioritas tersebut masing-masing bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu, santunan kematian, serta subsidi bungan pinjaman bank untuk pelaku usaha mikro.

Kemudian Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC), dan terakhir program kunjungan rumah masyarakat hidup sehat (Kurma Manis) atau doctor on call.

Sementara itu, untuk tanggapan dari legislator lainnya, Tribunpekanbaru.com sudah meminta tanggapan mereka.

Baik di tingkat Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan komisi, tingkat pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan), maupun di level anggota dewan secara personal.

Namun beberapa di antaranya nampak kompak untuk tidak memberikan statemen apa-apa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat resmi ke beberapa DPRD kabupaten/kota di Indonesia, terkait habisnya masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati/Walikota pada Mei 2024 mendatang.

Surat tersebut juga dikirim Kemendagri RI ke DPRD Pekanbaru. Sebab, jabatan Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, juga berakhir pada Mei 2024 nanti.

Muflihun sendiri sudah dua kali ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Sesuai aturan, setelah dua kali menjabat sebagai Pj, namanya tak bisa lagi diusulkan.

Pimpinan DPRD Pekanbaru sudah menerima surat resmi dari Mendagri tersebut, pada Selasa (26/3/2024) kemarin. Tribunpekanbaru. com juga sudah menerima salinan surat dari Kemendagri ini.

Dalam surat Mendagri bernomor:100.2.1.3/1489/SJ, perihal usul nama calon penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota yang berakhir Bulan Mei 2024, yang diteken Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro MSi, tertanggal 25 Maret 2024, diangkat Pj Bupati/Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Mendagri meminta DPRD Pekanbaru mengusulkan 3 nama untuk Pj Wali Kota Pekanbaru. Hanya saja, hingga hari ini, Pimpinan DPRD Pekanbaru mengaku belum membahas soal ini. Mereka berjanji selepas pulang Pansus di Jakarta dan Bandung, akan membahasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).