Indonesia Ogah Jalin Hubungan Dipomatik Dengan Israel Demi OECD

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel demi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Media asing, terutama media Israel menyebut Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika ingin menjadi anggota OECD. 

Israel yang sudah menjadi anggota OECD sejak 2010 lalu memiliki hak untuk menyetujui dan menolak Indonesia sebagai anggota OECD.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengaku keberatan dengan masuknya Indonesia kecuali Indonesia menjalin kerjasama dengan Israel.

Katz, dalam suratnya kepada OECD tertanggal 10 April 2024 mengucapkan terima kasih kepada OECD.

Ia pun berharap ada hubungan diplomatik yang terjalin antara Israel dan Indonesia.

“Saya memiliki harapan yang sama dengan Anda bahwa proses ini akan menjadi proses yang transformatif bagi Indonesia. Saya menantikan perubahan positif dalam kebijakan Indonesia pada umumnya dan Israel pada khususnya, terutama penolakan kebijakan diskriminatif terhadap Israel dan pembentukan hubungan diplomatik bilateral,” kata Katz.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Indonesia tak memiliki rencana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," sebut juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).

"Terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini, posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution," tambah dia.

Ia menegaskan, Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina.

Berkaitan dengan OECD, Iqbal menegaskan, proses keanggotaan Indonesia dipastikan memakan waktu cukup panjang.

Ada banyak hal yang harus dipersiapkan Indonesia dalam roadmap menuju keanggotaan OECD yang rencananya mulai diadopsi pada Mei 2024.

"Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda," kata Iqbal.

"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari lima tahun," lanjut dia.

(Tribunpekanbaru.com/Kompas.com)