DPRD Pekanbaru Minta Minimalisir Masalah Zonasi Pada PPDB Tahun Ini, Pastikan Semuanya Terakomodir

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kalangan DPRD Pekanbaru mewanti-wanti Disdik dan pihak sekolah, mengantisipasi masalah zonasi.

Sebab, sejak diberlakukan sistem zonasi oleh pemerintah pusat, selalu saja menimbulkan persoalan di daerah, terutama di Kota Pekanbaru.

Bahkan lebih 50 persen warga selalu mengeluhkan soal zonasi saat PPDB. Termasuk tahun lalu. Makanya, pada PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini, masalah zonasi ini diharapkan bisa diminimalisir. Bahkan legislator meminta nol kasus zonasi tahun ini.

"Selain adanya terobosan Disdik tahun ini dalam PPDB, kita minta tuntaskan soal zonasi. Jangan sistem dibuat untuk menyusahkan masyarakat. Jika memang tak mampu, lebih baik ditunda dulu," harap Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan, Rabu (29/5/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.

Diketahui, PPDB SMPN dilaksanakan mulai 26-30 Juni 2024. Sementara PPDB SDN, digelar mulai 1-4 Juli 2024. PPDB untuk jenjang SDN dan SMPN ini sama-sama digelar sistem online. Khusus untuk jenjang SDN, ini tahun pertama dilaksanakan PPDB online.

Diakuinya, untuk mengantisipasi zonasi ini, Disdik sudah melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah swasta. Bagi siswa yang tak tertampung di satu sekolah (khusus SMP Negeri), Disdik langsung mengarahkan ke sekolah swasta tanpa dipungut biaya.

Hanya saja, langkah ini dipastikan tidak bisa mengakomodir semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri. Apalagi tahun 2024 ini, Disdik hanya menjalin kerjasama dengan 4 sekolah swasta. Bahkan tahun ini juga baru ujicoba, kerjasama dengan swasta.

"Inovasi seperti ini lah yang kami butuhkan. Terus lakukan demi anak-anak Kota Pekanbaru tidak ada putus sekolah," pintanya.

Lebih lanjut diharapkan, ke depan harus ada perubahan membaik dalam pelaksanaan PPDB. Karenanya, DPRD meminta Disdik agar menjalankan sosialisasi secara masif agar orangtua siswa. Baik sosialisasi sistem online, hingga alternatif dalam memilih sekolah.

“Tujuan utama masyarakat kebanyakan, menuntut haknya bisa masuk sekolah negeri. Kita akui, ada sekolah swasta. Makanya DPRD melalui Pemko meminta dana bantuan keuangan dari provinsi juga, dengan tujuannya bagi siswa yang tidak diterima di negeri, khususnya yang tidak mampu, mereka harus sekolah swasta dan dibiayai pemerintah, seperti kerjasama dengan 4 sekolah swasta itu,” paparnya.

Disdik Pekanbaru sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah swasta. Terutama untuk jenjang SMP. Untuk tahap awal sebagai ujicoba kerjasama dengan swasta tahun ini, untuk empat SMP swasta, di antaranya SMP Tri Bhakti, SMP YLPI, SMP Taruna Jalan Delima dan lainnya.

Tujuan kerjasama tersebut anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, dicoba masuk ke sekolah swasta, tanpa dipungut biaya. Baik uang SPP atau uang komite. Biaya ini disubsidi dari Disdik melalui dana zakat. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).