DPRD Peanbaru Sebut PAD Sampah Banyak Bocor, Segera Swakelola

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, diduga banyak yang bocor. Bahkan hingga pertengahan tahun, bisa dipastikan tak sampai Rp 10 miliar retribusi yang ditarik.

Penyebabnya, karena masih bermasalahnya pengangkutan dan penarikan retribusi di lapangan.

Antara DLHK Pekanbaru dan pihak angkutan mandiri yang tunjuk bekerjasama dengan pemerintah.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan memperkirakan, harusnya PAD retribusi sampah ini bisa dicapai sekitar Rp 40-Rp 50 miliar setahun. Artinya, jika sekarang sudah pertengahan tahun, PAD yang bisa diraih paling tidak sudah Rp 20 miliar lebih.

"Kalkulasi ini dari jumlah penduduk dan rumah tangga yang ada, serta perkantoran, gedung, hotel dan rumah sakit yang ada. Sangat besar potensi PAD sampah," tegas Nurul Ikhsan kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (7/6/2024).

Agar ini tidak berlarut-larut, Komisi IV meminta segera dialihkan pengelolaan sampah ini ke swakelola, dengan menyerahkan ke kecamatan dan kelurahan.

"Memang harus cek betul kontraknya. Biasanya ada klausul yang menyatakan jika kerja tak sesuai kontrak, maka bisa diputuskan. Kan itu tinggal jalankan saja," sebutnya.

Itu juga, lanjut Nurul, yang menyebabkan PAD banyak bocor. Karenanya, Komisi IV DPRD yang memang membidangi persampahan, terus menyuarakan agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara swakelola.

"Biar diketahui saja, retribusi itu kan pasti. Pengangkutan sampah ini kenapa kita harus mengeluarkan APBD terlalu besar hampir Rp 80 sampai Rp 90 miliar di 2024. Ini uang rakyat," sebutnya.

Menurut Politisi Gerindra ini, Pemko Pekanbaru harus tegas dan seharusnya mengalihkan kembali ke sistem swakelola sampah, mengingat anggaran penanganan sampahnya jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa pihak ketiga.

"Berapa puluh miliar bisa hemat APBD kita. Kan sudah pernah Pekanbaru swakelola sampah. Kenapa sekarang kok masih pertahankan pihak ketiga. Padahal sekarang, bagaimana semua OPD berlomba-lomba, meningkatkan pendapatan kita. Bukan malah menyedot anggaran jumbo kayak sekarang," karanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).